SAMARINDA. Meski satu langkah lebih maju yakni dengan meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam audit Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD 2012, bukan berarti tak ada catatan bagi Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang. Karena banyak pihak yang justru berharap agar Samarinda bisa terus meningkatkaan kualitas laporan keuangannya. Bila perlu hingga mencapai status tertinggi berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sejumlah Fraksi di DPRD Samarinda dalam pandangan akhirnya di Sidang Paripurna kemarin, memberikan catatan yang hampir sama terkait LPj pelaksanaan APBD 2012. Memang di satu sisi, kemajuan LPj ini patut diapresiasi. Namun, di sisi lain masih banyak yang harus terus dibenahi untuk menyempurnakan laporan dimaksud. Termasuk dengan melakukan pembenahan secara internal di tubuh Pemkot Samarinda. Khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

“Kami meminta kepada wali kota untuk bisa memberikan punishment (sanksi, Red) bagi SKPD yang lalai dan kurang beres pekerjaannya. Setidaknya ini bisa menjadi bagian pembinaan untuk meningkatkan kinerja ke depan,” ujar juru bicara Fraksi Patriot Kebangsaan (FPB) DPRD Samarinda, Kamaruddin, kemarin. Bentuk punishment yang ia maksud, di antaranya dengan mengurangi anggaran pada SKPD dimaksud. Atau bisa pula dengan melakukan evaluasi secara tuntas terkait kinerja. Berikut merekrut Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam urusan laporan keuangan. “Kami juga minta supaya wali kota bisa mengerahkan seluruh jajarannya agar lebih kreatif dalam rangka meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah, Red) baik pajak maupun retribusi,” timpal juru bicara Fraksi Demokrat, Fahmi Azuari.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerakan Hati Nurani, Saiful menilai masih banyak sektor yang seharusnya bisa mendatangkan PAD namun belum tergarap secara maksimal. Salah satunya berupa reklame yang masih bertebaran di sudut kota tanpa ada ketegasan untuk menertibkan. Padahal, jika ditertibkan, maka akan diketahui secara jelas mana yang membayar retribusi dan mana yang tidak.

“Jadi kita bisa memastikan bahwa semua reklame yang terpasang itu memang sudah memberikan kontribusi bagi PAD. Selain menekan kebocoran PAD, di sisi lain juga diharapkan bisa mempercantik wajah kota,” sebut Saiful.
Menanggapi semua itu, Syaharie Jaang beberapa waktu sebelumnya mengaku telah menindaklanjuti semua catatan dari BPK. Termasuk dengan memberikan teguran dan catatan untuk sejumlah SKPD yang dianggap belum maksimal dalam pengelolaan keuangan. “Di sisi lain kita juga sudah bekerja sama dengan DJKN (Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Red) untuk menertibkan semua aset yang ada. Karena penertiban aset juga menjadi salah satu rekomendasi dari BPK,” kata Jaang kepada Sapos. (yes/lee)