Dalam laporan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Sejak tahun 2006-2012 telah dibangun sebanyak 663 unit pasar tradisional melalui dana DIPA dan Tugas Pembantuan senilai Rp1,8 triliun. Hal ini  disampaikan olah Srie Agustina, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, kementerian Perdagangan, pada saat penandatangan serah terima Barang Milik Negara berupa bangunan pasar kepada pemerintah Kabupaten/Kota di kantor kemendag, Kamis (16/05/2013).

Srie menjelaskan, bahwa dari 663 unit pasar yang  dibangun ada sebanyak 144 unit pasar senilai Rp 279 miliar telah disetujui oleh Menteri Keuangan . " Dan hari ini kami serahkan 119 unit pasar kerpada 69 Kabupaten/kota," ujar srie.

Penandatangan serah terima unit pasar ini dilakukan oleh Gunaryo, Sekjen Kemendag dan Perwakilan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan disaksikan oleh Srie Agustina, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Suryanto, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN Kementerian Keuangan dan Hasrul Fauzi, Pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Menurut srie penyerahan (hibah) bangunan pasar ini merupakan upaya penyerahan aset milik pemerintah pusat yang dipindahtangankan kepada pemerintah daerah agar dapat dimamfaatkan dan digunakan untuk peyelenggaraan kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Ia menjelaskan, bahwa Barang Milik Negara merupakan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara yang dikelola bukan hanya proses administrasi semata, tetapi juga harus dipikirkan cara meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset tersebut. Harapanya, pasar yang telah diserahkan ini dapat di kelola dengan baik terutama oleh pengguna, pedagang dan konsumen, agar dapat meningkatkan kegiatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Berdasarkan data yang ada sejak tahun 2010 ada 10 pasar percontohan yang dibantu telah mengalami peningkatan omset dari 35% hingga 85%," ujar Srie.

Saat ini, menurut Srie, pihaknya tengah  mengusulkan kembali sebanyak 57 unit pasar senilai Rp136 miliar sementara yang belum diusulkan ada sebanyak 519 unit pasar senilai Rp1,4 triliun.

Kendala yang terjadi saat ini adalah masalah sertifikat dan IMB. " Oleh karenaya kami menghimbau kepada SKPD untuk membuat proposal dengan tertip administrasi,  melengkapi  dokomen yang jelas, teliti dan rapih," ujar Srie.