Pemerintah berkomitmen mengambil alih PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) saat habis masa habis kontraknya pada 31 Oktober mendatang. Namun, sebelum diambil alih, pihak Jepang berniat untuk menyiapkan proposal tandingan pada akhir Juni mendatang. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan pemerintah Indonesia sepakat untuk mengambil alih Inalum setelah habis masa kontraknya. Pemerintah pun menyiapkan dana Rp 7 triliun guna ambil alih tersebut.

"Tapi pada prinsipnya pemerintah Indonesia tetap membuat statement bahwa 31 oktober itu pengambil alihan, 1 november jadi milik Indonesia 100 persen," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (20/5). Menurut Hidayat, saat ini pemerintah masih bernegosiasi untuk permasalahan harga yang diminta pihak Jepang. Pemerintah pun mempunyai referensi angka yang telah diserahkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengambil alih Inalum.

"Namanya orang negosiasi, dan selama 30 tahun kan, pasti ada cara pandang yang berbeda. Tapi kita gunakan juga BPKP sebagai referensi angka kita," jelas dia. Hidayat menambahkan dalam proposal tandingan tersebut juga akan disebutkan permintaan angka pembelian Inalum. Namun, Hidayat enggan membeberkan berapa nilai pembelian Inalum. "Ya sudahlah. Karena mereka ingin datang kesini resmi akhir Juni ini. Jadi kita tunggu saja," pungkasnya.

Perusahaan ini berdiri pada 1976, dengan 58 persen sahamnya dikuasai konsorsium 12 perusahaan Jepang, termasuk Mitsubishi Corporation. Pada 2012 penjualan aluminium jenis ingot dari Inalum mencapai 198.003 ton. Dengan rincian, diekspor ke Jepang sebesar 115.002 ton dan dipasok ke pasar domestik sebesar 83.001 ton.

Hasil kajian Tim Pengambilalihan Inalum menyebutkan, akuisisi saham Inalum akan berdampak positif untuk kepentingan negara. Alasannya, industri alumunium memiliki prospek baik seiring program hilirisasi industri yang dicanangkan pemerintah. Selain itu, Inalum merupakan satu-satunya perusahaan peleburan alumunium di Asia Tenggara yang memiliki fasilitas lengkap. Sehingga pemerintah dapat memanfaatkan pabrik ini sebagai fondasi integrasi industrialisasi di Indonesia.

Sumber:www.merdeka.com