JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui dalam merealisasikan pemurnian dan pengolahan bahan mentah (smelter)di sektor pertambangan memang perlu dukungan anggaran yang besar. Kegiatan padat modal tersebut butuh pendanaan yang besar. Corporate perlu ditopang agar mau bikin smelter  dengan topangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Thamrin Sihite menjelaskan, dengan melakukan langkah tersebut, maka otomatis rangsangan bagi perusahaan untuk membangun smelter dapat berjalan. Hal itu seiring dari amanat undang-undang (UU) No. 4/2009 tentang larangan ekspor bijih mineral sehingga perusahaan dapat memenuhi aturan UU dalam membangun smelter.

"Pemerintah sebaiknya turun tangan soal hal yang tidak ekonomi. Ya, contohnya soal smelter," ujar Thamrin di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (21/5). Thamrin menambahkan, hingga kini sebenarnya sudah ada beberapa perusahaan yang dianggap telah mampu untuk membangun smelter. Namun, prioritas utama perusahaan tambang dalam merealisasikannya yaitu perlu adanya ketersedian infrastruktur yang memadai, disamping pasokan listrik yang cukup.

"Padahal ada yang sempat ingin bangun di Timur Indonesia, namun karena ketersediaan infrastruktur akhirnya mereka pindah ke Pulau Jawa," beber Thamrin. Selain itu, terkait penyediaan konsentrat untuk nilai tambah ini, Thamrin mengakui perlu ada nota kesapahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia, dan Newmont. "Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka diharapkan ada komitmen suplai untuk domestik agar kegiatan nilai tambah juga terjadi," sebut Thamrin.

Sumber : jaringnews.com