Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Berita Media DJKN
Pemerintah pastikan miliki Inalum mulai 1 November

 Selasa, 09 Juli 2013 pukul 09:02:55   |   256 kali

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perindustrian MS Hidayat memastikan seluruh aset PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) akan menjadi milik pemerintah mulai 1 November 2013.

"Kita sudah sepakat pada 31 Oktober 2013 berakhir, seluruh aset Inalum kembali ke pemerintah," katanya usai rapat kerja di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin.

"Idealnya pada tanggal 31 Oktober secara fisik dan transfer aset itu terjadi, (jadi) pada 1 November sudah milik Pemerintah Indonesia," tambah dia.

Hidayat mengatakan bahwa Inalum elanjutnya akan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan memasok produknya untuk perusahan-perusahaan di seluruh Indonesia.

Dia menjelaskan pula bahwa pemerintah menyiapkan anggaran Rp7 triliun untuk mengakuisisi perusahaan yang dibentuk tahun 1976 sebagai perusahaan patungan antara pemerintah Indonesia dan Nippon Asahan Aluminium Co.Ltd. (NAA) itu.

"Pemerintah menyiapkan demikian, mudah-mudahan tidak terpakai semua," katanya.

Menurut dia, pemerintah juga akan menyiapkan rencana induk pembangunan kawasan industri Inalum dan berencana meningkatkan produksi dari aluminium dari 260 ribu ton menjadi 450 ribu ton.

"Nanti kita lihat roadmap dan juga kemampuan pelabuhannya," katanya serta menambahkan perusahaan itu selanjutnya akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan aluminium dalam negeri

Beda nilai

Hidayat mengakui bahwa saat ini masih ada perbedaan angka terkait nilai aset perusahaan itu antara pemerintah Indonesia dan pihak Jepang.

"Saya tidak mau sebut angka ini karena masih dalam tahap perundingan," katanya.

Selain itu, lanjut dia, ada angka lain berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kedua, ada faktor audit BPKP yang juga punya angka tersendiri dan akan kita mintakan ke mereka untuk melakukan adjustment (penyesuaian) itu," katanya.

Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini