VIVAnews - Pengambilalihan saham PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dari pihak Jepang rencananya akan dilakukan akhir Oktober mendatang.

Menteri Perindustrian, MS Hidayat, 8 Juli 2013, menyatakan setelah saham Inalum itu diambilalih pemerintah, maka perusahaan tambang alumunium terbesar se-Asia Tenggara itu akan 100 persen menjadi perusahaan pelat merah.

"Idealnya pada tanggal 31 Oktober secara fisik sudah diserahkan ke Indonesia. Transfer aset itu terjadi 1 November, kemungkinan jadi BUMN," ujar Hidayat di kantor koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Pemerintah akan mempersiapkan masterplan baru pengelolaan kawasan industri Inalum. Karena masih ada kawasan sekurangnya 100 hektare yang masih bisa dimaksimalkan perusahaan tersebut untuk produksi.

Dengan pemanfaatan kawasan baru itu, diharapkan kapasitas produksi dapat meningkat dari 260 ribu ton menjadi 450 ribu ton biji bauksit. "Nanti kita lihat di roadmap dan kemampuan pelabuhannya juga," kata Hidayat.

Hasil tambang Inalum pun mayoritas akan digunakan untuk kebutuhan domestik, baru sisanya akan diekspor. Saat ini kebutuhan nasional mencapai 300 ribu ton alumunium per tahun. "Selama ini 60 persen ekspor ke Jepang dan 40 persen untuk domestik," kata Hidayat.

Pemerintah juga akan membahas kemungkinan perusahaan BUMN lainnya gabung ke Inalum. Peluang untuk melantai di bursa Indonesia menjadi perusahaan publik nantinya juga terbuka.

Pemerintah daerah setempat, Hidayat menambahkan, juga akan dilibatkan dalam pengelolaan Inalum.  "Kalau sudah dimiliki oleh pemerintah  100 persen, maka tahap kedua membicarakan di Inalum tersebut mengenai partisipasi pemda," kata Hidayat.

Saat ini, kata Hidayat, negoisasi dengan pemerintah Jepang terkait pengambilalihan ini sedang dilakukan. Masih ada perbedaan perhitungan aset yang dilakukan kedua pihak.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedang melakukan audit aset Inalum. Hidayat yakin prosesnya dapat dilakukan dengan baik dan berjalan lancar.

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp7 triliun guna pengambil alihan tersebut. Rp2 triliun dari anggaran 2012 dan ditambah tahun ini sebesar Rp5 triliun. (umi)