JAKARTA: Rapat konsultasi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pimpinan DPR yang dijadwalkan dalam waktu dekat, akan membahas persoalan seputar divestrasi 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis di Jakarta, Minggu (19/6) mengatakan, rencana konsultasi dengan salah satu materi bahasan soal Newmont tersebut disepakati dalam rapat antara pimpinan DPR dan pimpinan Komisi VII dan XI DPR pada Jumat (17/6).

"Pimpinan DPR akan segera mengirimkan surat hasil rapat Jumat itu ke Presiden," katanya.

Selain soal Newmont, rapat konsultasi dijadwalkan membahas RUU Pemilu dan moratorium pemekaran daerah.

Harry mengatakan, rapat pimpinan DPR dan pimpinan Komisi VII dan XI DPR juga menyepakati agar Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Menteri ESDM Darwin Saleh tidak mengambil keputusan apa pun terkait divestasi Newmont hingga digelarnya rapat konsultasi antara Presiden dengan pimpinan DPR.

"Keputusan rapat gabungan antara Komisi VII dan XI DPR beberapa waktu lalu akan menjadi bahan rapat konsultasi dengan Presiden," ujarnya.

Selain itu, lanjut Harry, hasil rapat pada Jumat adalah pimpinan DPR akan mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit atas proses divestasi tujuh persen saham NNT.

Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto meminta, pembahasan Newmont saat rapat konsultasi Presiden dan pimpinan DPR juga menekankan pentingnya pengendalian pihak nasional atas manajemen NNT. "Jangan sampai setelah proses divestasi selesai, asing tetap mengendalikan NNT," katanya.

Karena itu, ia juga meminta perlunya audit dugaan kepemilikan asing atas saham PT Indonesia Masbaga Investama di NNT. "Meski sudah dibantah NNT, pemerintah mesti menyelidiki kepemilikan saham Masbaga itu," ujarnya. (Ant/OL-8)

sumber: http://www.mediaindonesia.com/read/2011/06/19/235413/21/2/Presiden-dan-DPR-Gelar-Rapat-Konsultasi-Bahas-Newmont