JAKARTA – Kemampuan pemerintah baik kementerian/ lembaga maupun badan, dalam pengelolaan keuangan negara memerlukan perbaikan dan pembenahan.

Pandangan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna pembahasan RUU Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan APBN 2010 mengerucut pada satu poin utama, yakni perbaikan kinerja perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan keuangan negara.

Fraksi Partai Persatuan Pem bangunan (PPP) menilai fungsi anggaran negara dalam menyejahterakan rakyat masih rendah, terkait lambatnya penyerapan anggaran belanja negara yang tidak sebanding dengan besarnya penarikan pembiayaan. Anggota PPP Irna

Narulita menyebutkan, fraksinya menilai persoalan penting yang terkait kinerja keuangan negara tahun lalu, menyangkut kemampuan perencanaan kebijakan fiskal dalam menyejahterakan rakyat, pengelolaan utang jangka pendek dan panjang, defisit anggaran, dan rendahnya penyerapan anggaran di sejumlah kementerian/lembaga (K/L).

“Kelemahan-kelemahan ini pada akhirnya akan bermuara pada rendahnya fungsi anggaran dalam menyejahterakan rakyat,” ungkap Irna di Jakarta kemarin. Melihat realisasi penerimaan dan belanja Negara pada2010 yang masing-masing mencapai Rp992,2triliunatau100,2% dari APBNP dan Rp1.042,1 triliun atau 92,5% dari APBN, menggambarkan potensi ekonomi Indonesia yang seharusnya cukup besar jika anggaran yang ada bisa dimaksimalkan.

Defisit anggaran yang ditargetkan berada pada kisaran Rp133,7 triliun atau 2,1% PDB,hanya terealisasi sebesar Rp46,8 triliun atau 0,7% PDB, tidak menunjukkan efisiensi yang dilakukan pemerintah, namun lebih dilihat sebagai imbas dari rendahnya penyerapan anggaran oleh K/L.

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Eko Hendro Purnomo mendesak pemerintah untuk membenahi dan meningkatkan tata kelola keuangan, mengingat masih adanya indikasi kebocoran dan penyalahgunaan anggaran.“Kami merekomendasikan untuk mencari format terbaik untuk tata kelola, dengan mengoptimalkan verifikasi, pembinaan K/L,” jelas Eko.

Sementara itu, anggota Fraksi Golkar Satya Widya Yudha menitikberatkan pada alokasi anggaran belanja modal yang rendah jika dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pegawai.Menurutnya, hal ini berdampak pada tidak maksimalnya aktivitas perekonomian nasional.

Belanja modal yang rendah,kata dia,perlu dievaluasi dalam kerangka perencanaan anggaran, agar tahun anggaran berikutnya bisa lebih maksimal. Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui bahwa kualitas penyerapan anggaran negara dalam lima tahun terakhir belum menggembirakan.

Hal itu bisa dilihat pula pada realisasi belanja modal semester I/2011 yang lebih rendah dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya.

waktu: Friday, 08 July 2011

sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/411333/