Berita Media DJKN
Selasa, 06 September 2011 pukul 15:49:34 | 316 kali
JAKARTA : PT Pertamina meminta PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) membayar besaran bunga di atas 5,25% terhadap utang open account senilai US$248 juta.
VP Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun mengatakan hal itu merupakan persyaratan baru dalam skema pelunasan utang TPPI ke Pertamina.
"Global bond kami saja bunganya 5,25%. Kami minta yang open account ini bunganya juga dihitung di atas bunga obligasi, di atas 5,25%. Karena kalau tidak, sama saja kita mensubsidi mereka," ujarnya di sela-sela acara halal bihalal Pertamina hari ini.
Selain bunga utang yang diharapkan lebih tinggi dari 5,25%, Pertamina juga meminta jaminan atas cicilan pembayaran open account tersebut mulai dari tahun pertama hingga tahun kesepuluh.
"Dari total US$548 juta, utang yang US$300 juta akan dibayar cash. Yang open account US$248 juta akan dibayarkan dalam bentuk produk dan dicicil. Masalahnya kita baru dapat jaminan L/C [letter of credit] pada tahun ke-8 sedangkan pada tahun 0-8 tidak ada jaminannya," ujarnya.
Menurut Harun, TPPI berjanji akan mencicil pembayaran utang sampai tahun ke-10, dimana secara bertahap akan dibayar 2% di tahun pertama kemudian 4% di tahun kedua dan seterusnya.
"Namun, standby L/C baru diberikan di tahun ke-8. Buat kita sebagai korporasi, tahun 0-8 jaminannya apa seandainya mereka wanprestasi? Kami minta ada jaminan, kalau dia tidak bayar ada yang dipegang," ujarnya.
Sementara terkait usulan agar Pertamina mengambil alih TPPI, Harun mengatakan Pertamina ingin agar pemerintah saja yang melakukan itu sementara Pertamina tinggal mengoperatorinya.
"Kalau nanti pemerintah take over dan Pertamina disuruh mengoperatori, kita siap. Tetapi kalau kita harus take over kemudian mengeluarkan biaya, kita tidak karena kita punya prospek bisnis lain yang lebih menguntungkan," ujarnya.
Menurutnya, bisnis di kilang tidak memberi prospek yang bagus selama masih tidak ada insentif dari pemerintah serta margin yang masih rendah. Jika pemerintah yang ambil alih, pemerintah bisa menggunakan dana dari APBN dan tidak memberatkan Pertamina sebagai korporasi. (sut)
Menurutnya, bisnis di kilang tidak memberi prospek yang bagus selama masih tidak ada insentif dari pemerintah serta margin yang masih rendah. Jika pemerintah yang ambil alih, pemerintah bisa menggunakan dana dari APBN dan tidak memberatkan Pertamina sebagai korporasi. (sut)
Arsip Berita Media
