Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Terhitung hingga akhir tahun 2011, jumlah BUMN di Indonesia sebanyak 142 perusahaan dengan sekitar 500 anak perusahaan, memiliki aset total sekitar Rp. 2.656,38 triliun. Laba BUMN tahun lalu sebanyak Rp. 100 triliun, Di antaranya, keuntungan 18 perusahaan BUMN yang telah go public mengalami pertumbuhan sebesar 36,44 persen. Pendapatan pajak dari BUMN sebesar Rp 28 triliun. Perusahaan BUMN yang berkinerja baik adalah Pertamina, Bank Rakyat Indonesia, PLN, dan Telkom.

Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan akan menitikberatkan empat aspek untuk reformasi BUMN tahun ini.

Pertama, meningkatkan efisiensi produksi. BUMN akan terus melakukan audit terhadap aset negara dengan bantuan badan terkait, sesegera mungkin menyelesaikan penanganan terhadap aset bermasalah yang terjadi di 142 perusahaan milik ngara. Selain itu juga perlu terus merampingkan BUMN kecil yang bisnisnya tumpang tindih melalui merger, pembelian, bahkan kepailitan. Targetnya adalah 142 perusahaan dirampingkan menjadi 70 perusahaan. Langkah itu dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Dahlan mengatakan, BUMN besar akan menjadi kekuatan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kedua, menurunkan biaya operasional. Dahlan mengatakan, saat ini tidak sedikit BUMN yang boros biaya. Misalnya untuk bongkar muat di sejumlah pelabuhan bisa memakan waktu sampai beberapa minggu, sehingga langsung membebani belanja perusahaan, dan mempengaruhi efisiensi perusahaan. Selain itu, perusahaan milik negara juga perlu melakukan penghematan energi dalam konsumsi migas, beras, semen, pupuk kimia, dan minyak sawit yang merupakan sumber daya strategis. Pemerintah mendukung perusahaan meningkatkan konsumsi gas alam daripada minyak bumi untuk menghemat belanja.

Ketiga, mengaktifkan aset yang sudah lama tidak digunakan. Aset BUMN yang tidak digunakan nilainya diperkirakan sekitar Rp 1.000 triliun. Ini tentu saja adalah pemborosan, bahkan juga menambah belanja ekstra perusahaan. Kementerian BUMN telah meminta perusahaan terkait sesegera mungkin memperbaiki keadaan itu, agar aset bisa berfungsi seperti yang diharapkan.

Keempat, membuka pasar di dalam dan di luar negeri. Dalam pengembangan pasar domestik, BUMN diharapkan berbisnis dengan ide yang fleksibel, dan terus memperluas bidang bisnis, misalnya berpartisipasi dalam Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GPPK).

Saat ini sebanyak tiga perusahaan milik negara telah menginvestasikan modal sebesar Rp 9 triliun untuk menanam padi di 100 ribu hektar sawah demi meningkatkan pasokan beras di pasar dalam negeri. Dalam hal pembukaan pasar di luar negeri, pemerintah Indonesia mendukung dan mendorong perusahaan milik negara membangun pabrik di luar negeri.

sumber: http://indonesian.cri.cn/201/2012/02/01/1s124847.htm