Wacana membentuk bank infrastruktur dinilai akan sulit direalisasikan. Langkah terbaik yang bisa dilakukan pemerintah untuk membiayai infrastruktur adalah dengan memberdayakan bank-bank BUMN.

Sejumlah bank BUMN dinilai memiliki kapasitas untuk didorong mendanai proyek-proyek infrastruktur.Menurut Kepala Tim Ekonomi Bank Negara Indonesia (BNI) Ryan Kiryanto, bank-bank BUMN tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI),BNI,Bank Mandiri,serta Bank Tabungan Negara (BTN). “Daripada kita capek buang waktu dan belum lagi ada proses di parlemen,itu kan lama.

Kenapa nggak mendorong bank BUMN yang sudah berpengalaman di infrastruktur untuk ke sana saja?” ujar Ryan di Jakarta kemarin. Ryan beralasan, setidaknya dibutuhkan dana Rp3 triliun untukmembentuksebuahbank baru yang memiliki kapabilitas mendanai infrastruktur.Dana sebanyak ini lebih efektif dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur secara langsung.

Ryan menambahkan, tidak semua bank mampu membiayai infrastruktur karena sektor tersebut membutuhkan perlakuan khas. Berbeda dengan sektor perdagangan ataupun industri, investasi di infrastruktur memiliki risiko tinggi dan berjangka panjang. Model pinjaman dalam pembiayaan infrastruktur pun berbeda dengan sektor-sektor lain.

“Tidak semua bank itu punya expertise, kapasitas dan kapabilitas untuk membiayai infrastruktur. Budget dan dananya mungkin punya, tapi orangnya nggak punya. Orangorang kredit yang pintar infrastruktur kan tidak banyak, biasanya itu ada di bank-bank skala besar,”ujar Ryan. Guna mendorong bank-bank berskala besar fokus pada pembiayaan infrastruktur, lanjut Ryan,pemerintah bisa meminta bank-bank BUMN itu untuk mengalokasikan sebagian portofolio pembiayaannya di sektor tersebut.

Di luar bank BUMN,bank swasta yang memiliki modal besar dan tenaga yang cukup juga bisa diajak bekerja sama untuk membiayai infrastruktur. “Pemerintah harus bisa mendorong bank-bank BUMN untuk menyisihkan 30% portofolionya bagi proyek infrastruktur,” jelasnya. Mengenai kesiapan BNI , Ryan memastikan bank tersebut sangat siap mengingat selama ini sudah banyak terlibat dalam pembiayaan infrastruktur.

Di antaranya, proyek infrastruktur yang telah digarap adalah Tol Kanci-Pejagan serta megaproyek pembangkit listrik 10.000 megawatt. Di tempat terpisah,Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional( Bappenas) mengungkapkan wacana bank infrastruktur masih dalam tahap kajian.

Namun, Armida menegaskan bahwa bank infrastruktur nantinya tidak harus berbentuk bank pada umumnya tetapi juga bisa lembaga keuangan. Sebagai catatan, pemerintah saat ini memiliki beberapa lembaga serta perusahaan BUMN yang memfokuskan diri pada pembiayaan infrastruktur seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Indonesian Infrastructure Fund (IIF).

“Belum tentu berupa bank, bisa juga lembaga keuangan yang ada.Yang penting kanpembiayaan untuk pembangunan infrastruktur,” ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator bidangPerekonomian,kemarin. Seperti diketahui, pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Selama 2011 ada 38 proyek infrastruktur yang mulai dikerjakan dengan nilai ratusan triliun.

Sementara, tahun ini rencananya akan ada 84 proyek yang dibangun dengan nilai Rp536 triliun. Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Abdul Marzuki mengungkapkan, hingga kini pemerintah telah memprioritaskan pelaksanaan MP3EI di 66 Kawasan Perhatian Investasi (KPI) yang tersebar di enam koridor.“Kita masih memvalidasi dengan investor.Ada 146 KPI tapi kami memprioritaskan 66,”jelasnya.

sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/469869/