JAKARTA (Suara Karya): Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan, saat ini diperlukan badan usaha milik negara (BUMN) yang berdaya saing dan berkelas global untuk mencapai kesejahteraan masyarakat."Mengingat peran strategis BUMN, baik secara sosiologis maupun ekonomis dalam mencapai tujuan kesejahteraan negara, diperlukan BUMN yang berdaya saing tinggi dan berkelas global," katanya di Jakarta, Kamis (26/4).

Secara sosiologis, lanjut dia, peran BUMN dalam perekonomian nasional adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan secara ekonomis, kinerja keuangan BUMN berpengaruh terhadap keuangan negara.

Berdasarkan data Kementerian BUMN, menurut Hadiyanto, pendapatan BUMN terus meningkat dari Rp 655,152 triliun pada 2005 menjadi Rp 1.050 triliun pada 2010. Pendapatan BUMN terus meningkat dari tahun ke tahun meningkatkan kontribusi setoran dividen terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Karena itu, menurutnya, upaya peningkatan efisiensi BUMN sangat penting guna mendorong kinerja BUMN agar mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. "BUMN berperan sebagai salah satu alat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan tidak membebani keuangan negara," tuturnya.

Dia menambahkan, aksi korporasi yang dilakukan oleh BUMN memerlukan reorientasi BUMN dan reformasi BUMN ke arah perlakuan BUMN sebagai lembaga usaha, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, aksi korporasi BUMN juga perlu didukung oleh kebijakan pemerintah yang mampu menunjang tumbuhnya perilaku efisiensi dalam pengelolaan BUMN.

Penyerahan Aset
Di tempat terpisah, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, warisan Perum Produksi Film Negara (PFN) berupa film akan diserahkan lembaga publik Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). "Heritage (warisan) PFN kebetulan saat ini sedang dititipkan di sana. Barang-barang ini yang nantinya sepenuhnya kita serahkan kepada mereka (ANRI)," ujarnya. Dengan demikian, menurut Dahlan, PFN tidak lagi memiliki kekayaan dalam pengertian warisan atau kekayaan kebudayaan, tetapi hanya bentuk aset berupa gedung kantor dan tanah. 

Diketahui, PFN merupakan salah satu 15 perusahaan milik negara yang masuk dalam program restrukturisasi karena memiliki kinerja yang tidak sehat yang harus diakusisi oleh BUMN lainnya.

Belakangan PFN makin santer diperbincangkan bersamaan dengan kondisi kesehatan Pak Raden (Drs Suyadi), pencipta film Boneka Si Unyil, yang makin memprihatikan. Film Boneka Si Unyil merupakan salah satu karya Pak Raden yang diproduksi PFN.

Satu perusahaan yang disebut-disebut akan mengakuisisi PFN yaitu PT Adhi Karya, meskipun belakangan perusahaan konstruksi tersebut mengisyaratkan bahwa tidak akan merealisasikan rencana tersebut. (Bayu/Ant)

sumber:http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=302083