JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah tetap berniat membeli 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) meskipun belum mendapat persetujuan DPR. Pasalnya, pemerintah yakin PT NNT juga mempunyai kepentingan saham tersebut dimiliki negara.

"Itu (masa pembelian) kan bisa diperpanjang lagi. Mereka juga berkepentingan itu dimiliki oleh negara," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/10).

Lebih lanjut, Kiagus menyatakan pemerintah saat ini lebih memfokuskan perhatiannya terlebih dahulu kepada pembahasan RUU APBN 2013 dibandingkan pembelian saham divestasi PT Newmont melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Meski batas akhir perpanjangan pembelian berakhir pada 25 Oktober 2012 mendatang, Kiagus menyatakan, batas tersebut bisa diperpanjang.

Menurutnya, pemerintah meyakini pihak PT Newmont akan menerima permintaan perpanjangan masa pembelian kembali. Kiagus menambahkan pemerintah saat ini tengah mengkaji apakah akan membeli saham Newmont menggunakan dana APBN atau melalui pengerahan BUMN. Dia pun menuturkan pemerintah tetap akan datang ke DPR untuk meminta persetujuan.

"Kami akan datang misal memang mau menggunakan APBN. Kami tidak perlu malu karena DPR wakil rakyat yang saya yakin punya sifat kenegaraan yang tinggi," ungkapnya.

Dia menegaskan pemerintah akan tetap maju untuk membeli saham divestasi ini mengacu pada prinsip pasal 33 UUD 45, di mana akan menggunakan hak dan kewenangan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat. "Menkeu kan sangat profesional. Dia memahami sesuatu. Dia menginginkan hal ini akuntable, transparan dan tidak melanggar hukum," tandasnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi pada 31 Juli 2012 lalu menyatakan pembelian 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara oleh pemerintah harus melalui persetujuan DPR. MK memutuskan penggunaan anggaran negara untuk membeli 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara harus termuat secara spesifik dalam undang-undang APBN.

sumber