Ada tambahan aset dari fasum dan fasos senilai Rp21 triliun.

Pemprov DKI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama menuntaskan sensus aset daerah milik DKI yang telah dimulai sejak 2008, serta ditargetkan dapat tuntas pada 2013.

Sehingga pada 2014 seluruh aset daerah di DKI Jakarta sudah terdata semua dan lengkap administrasinya. Kepala BPKP Mardiasmo mengatakan, aset daerah yang dimiliki Pemprov DKI pada 2007 hanya mencapai Rp95 triliun.

Sejak dilakukan sensus aset daerah yang dimulai pada 2008, menurut Mardiasmo, mulai terlihat adanya penyelamatan aset DKI, dengan bertambahnya nilai aset daerah DKI pada 2011 mencapai Rp335 triliun.

Dari jumlah tersebut, ada tambahan aset dari fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) senilai Rp21 triliun.

"Itu pun saya yakin akan bertambah terus. Apalagi nanti ada hibah rusunawa (rumah susun sederhana sewa) dari pemerintah pusat dan penerapan pajak online. Selain itu, kita akan kejar fasos dan fasum. Ini semua harus kita tuntaskan pada tahun 2013. Sehingga betul-betul bisa menaikkan jumlah aset DKI dengan nilai yang objektif," kata Mardiasmo, di Gedung BPKP, Jaktim, hari ini.

Dikatakan Mardiasmo, dari Rp355 triliun tersebut, sebanyak 84 persen di antaranya merupakan aset berupa tanah. Hanya saja umumnya, aset tanah yang dimiliki Pemprov DKI bermasalah, baik karena terjadi serobotan tanah atau banyak administrasi surat yang tidak asli (hanya fotokopi).

Semuanya itu akan diantisipasi oleh BPKP bekerja sama dengan Pemprov DKI, sehingga seluruh aset tanah DKI dapat diselamatkan. Paling tidak menurutnya, pada 2013 seluruh aset tanah DKI sudah memiliki sertifikat baru yang asli.

Sensus aset daerah yang melibatkan sekitar 200 auditor BPKP ini, menurut Mardiasmo lagi, dijalankan dengan tiga jenis sensus, yaitu sensus aset uang, sensus aset tetap, dan sensus aset kerja sama.

Khususnya aset hasil kerja sama berdasarkan private public partnership, akan terus dikejar mulai dari aset dalam status build operation transfer (BOT), hingga sewa.

"Intinya, 2013 seluruh sensus aset daerah, termasuk fasos-fasum harus selesai. Sehingga pada 2014, kita bisa menetapkan aset daerah DKI clear dan clean. Sehingga opini dari BPK terhadap penyelenggaraan keuangan daerah tetap dapat dipertahankan terus," ujarnya.

Mardiasmo menegaskan, di samping melengkapi database manajemen aset, Pemprov DKI juga perlu memiliki sistem aplikasi yang canggih dalam manajemen keuangan daerah yaitu melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda). Dia menilai, hingga saat ini manajemen keuangan daerah DKI belum komprehensif dan menyeluruh, alias masih parsial.

BPKP sendiri menurutnya, siap membantu Pemprov DKI dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui Simda, termasuk juga bimbingan teknis review laporan keuangan Pemprov DKI dan asistensi pengelolaan dan peningkatan kinerja perangkat daerah. Mardiasmo pun berharap, kerja sama ini akan mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik, bersih dan bebas KKN.

"Langkah ini harus dilakukan, agar Pemprov DKI dapat mempertahankan opini WTP dari BPK. Karena itu, kita akan sisir paragraf penjelasan dalam penilaian BPK, sehingga anggaran 2012 pengelolaannya harus clear dan clean," tegasnya.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan akan mendukung sepenuhnya langkah BPKP, untuk menuntaskan sensus aset daerah yang sudah dilakukan sejak tahun 2008. "Sensus aset daerah masih terus berlangsung. Biar lebih detail-lah. Pokoknya kami ingin memperbaiki di semua lini, baik lini pelayanan maupun keuangan. Juga pengadaan barang dan jasa," katanya.

sumber