REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Gerakan Menegakan Kedaulatan Negara (GMKN) dalam Pengelolaan Migas, Din Syamsuddin, menyambut baik aspirasi tersebut.

Din sependapat dengan Aliansi Rakyat Kaltim untuk Blok Mahakam, jika kontrak tersebut berakhir, agarpengelolaan atas Blok Mahakam diserahkan kepada negara.

Menurutnya, langkah yang diaspirasikan Aliansi Rakyat Kaltim untuk Blok Mahakam tidak melanggar apapun. "Saya sangat mendukung. Ini hanya menegakan peraturan," ucap Din.

Sebagai bangsa Indonesia, Din menjelaskan bukan menolak adanya pihak asing atau bentuk kapitalisme global. Melainkan, agar tidak pula bersikap terlalu terbuka kepada kapitalisme asing dalam mengelola kekayaan bumi sendiri.

Menurutnya sikap seperti ini, merupakan sikap yang menegakan kembali kedaulatan bangsa. "Tetap berprinsip, kekayaan alam negara ini, dikelola dan dimiliki oleh Negara Indonesia," ujarnya.

Lebih jauh Din menjelaskan agar upaya yang mengatasnamakan seluruh masyarakat Kaltim ini berhasil, maka seluruh elemen pemerintah dan masyrakat harus mendukung secara utuh. "Ini perlu untuk menjadi pengetahuan nasional."

Untuk itu, sudah seharusnya pelaksanaan ladang gas Blok Mahakam diambil alih negara untuk dikelola sendiri. Din meminta pemerintah tidak memperpanjang kontrak Blok Mahakam kepada pihak asing.

Sebab, keberadaan pemerintah dalam mengelola kekayaan bumi dan alam, tidak boleh setara dengan perusahaan asing. "Sebab ini menyangkut kedaulatan negara. Kita akan sulit mengintervensi jika nanti ada masalah," ujar Din.

Redaktur: Karta Raharja Ucu

Reporter: Alicia Saqina