Senayan - Sepuluh orang warga dan tokoh masyarakat Kalimantan Timur menghadap Komisi VII, Senin (28/1). Mereka meminta dukungan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diberi kesempatan untuk mengelola Blok Mahakam.

"Sudah waktunya rakyat Kaltim terlibat dalam pengelolaan Blok Mahakam yang kini dikuasai Total. Perusahaan pertambangan asal Prancis itu akan berakhir masa konsesinya pada 2017," kata Ketua Aliansi Rakyat Kalimantan Timur untuk Blok Mahakam, Wahdiat.

Menurut Wahdiat, rakyat Kaltim tidak ingin selamanya menjadi penonton di daerah sendiri. "BUMD siap melakukan peralihan pengelolaan Blok Mahakam yang dimulai tahun 2013," ujarnya.

Wahdiat juga meminta Kementerian ESDM untuk tidak melanjutkan kontrak pengelolaan Blok Mahakam kepada Total E&P dan Inpex Corporation atau ke perusahaan asing lainnya.

"Kami minta saham untuk BUMD sebesar 51 persen dan sisanya Pertamina," kata Wahdiat berapi-api.

"Untuk tenaga kerja, tenaga ahli dari Indonesia tetap dipertahankan. Kami sadar SDM kami tidak ada, jadi tenaga yang sudah ada dari negara kita tetap bekerja di sana," tambahnya.

Sayangnya, permintaan mereka tak lantas mendapat tanggapan positif. Sejumlah anggota Komisi VII bahkan nampak emosional. Mereka tersinggung dengan sejumlah pernyataan dan sikap Wahdiat yang terkesan tidak menghormati lembaga DPR. 

"Bapak kalau meminta dukungan bukan dengan cara menantang. Kita ini lembaga politik. Bicaralah seperlunya, jangan mengajak debat," kata Nazaruddin Kiemas, anggota Fraksi PDIP.

Sumber: http://www.jurnalparlemen.com/view/1001/warga-kaltim-minta-jatah-blok-mahakam.html