Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 150-991    ID | EN      Login Pegawai
Berita Media DJKN

Agus Marto Dukung Dahlan Iskan Tak Lagi Suntik Dana ke BUMN

Selasa, 05 Februari 2013 pukul 09:15:56   |   207 kali

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo sependapat dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan terkait perusahaan pelat merah tidak boleh lagi menerima suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Hal ini diungkapkan oleh Agus saat menjawab pertanyaan yang diajukan Wakil Ketua Komisi XI, Ady Timo.

"Ada perusahaan BUMN yang sakit terus minta PMN. Kami setuju dengan menteri BUMN yang tidak memberi PMN," tutur Agus Marto di DPR Senayan, Jakarta, Senin (4/2/2013).

Andy Timo sendiri saat rapat mempertanyakan ide atau pendapat Dahlan Iskan soal tidak ada lagi BUMN yang boleh mengajukan atau menerima PMN kecuali untuk penugasan atau BUMN strategis.

Pada kesempatan yang sama, Agus menegaskan, ke depannya tidak ada lagi konsep privatisasi melalui mekanisme strategic sales kepada investor terbatas seperti yang terjadi pada PT Indosat Tbk (ISAT).

"Kami juga tidak merekomendasikan strategic sales atau block sale (pelepasan dilepas secara bertahap atau tidak sekaligus)," tuturnya.

Sebelumnya, Dahlan meminta para direksi perusahaan pelat merah berpikir kreatif dan mencari jalan keluar sendiri dalam menyelesaikan persoalan di internal korporasi.

Bahkan ia berharap, setiap BUMN diminta tak bergantung pada PMN untuk menyokong aksi korporasi. Karena menurut Dahlan, PMN hanya akan dialokasikan untuk BUMN strategis dan penugasan khusus.

"Jangan harapkan PMN, kecuali industri strategis persenjataan, asuransi itu PMN otomatis seperti Askrindo dan Jamkrindo. Saya mau yang lain tidak ada lagi (yang berpikir minta PMN)," kata Dahlan.

Sumber: http://finance.detik.com/read/2013/02/04/171119/2160828/4/agus-marto-dukung-dahlan-iskan-tak-lagi-suntik-dana-ke-bumn

Sumber :
Tanggal diunggah : Selasa, 05 Februari 2013 pukul 09:15:56
Terakhir diedit : Selasa, 05 Februari 2013 pukul 09:15:56
Peta Situs | Email Kemenkeu | FAQ | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami |