JAKARTA, PedomanNEWS - Pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur perlu dilakukan banyak kegiatan eksplorasi untuk pengembangan lapangan yang mana untuk bidang ini Pertamina jauh tertinggal. Kemampuan bidang G&G (geological dan geophysical) Pertamina masih sangat lemah.

Demikian dikatakan Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Ari Sumarno, Jakarta, Minggu (24/2). "Lihat saja, apakah dalam 10 tahun terakhir Pertamina berhasil menambah cadangan migasnya atau menemukannya secara berarti? Evaluasi G&Gnya sering salah, lihat pengalaman di lapangan Pondok Tengah (daerah Bekasi) atau di Donggi (Sulawesi Tengah)," ujar Ari. 

Ia menjelaskan, Blok Mahakam dapat dikatakan merupakan lapangan minyak dan gas bumi (migas) yang secara teknis cukup kompleks karena terdiri dari banyak lapangan baik di darat (lapangan Handil), maupun di daerah rawa rawa dan lepas pantai/offshore (Tunu Tambora, Peciko, Sisi Nubi, dll). Jumlah sumurnya sangat banyak. Juga produksinya adalah gas, kondensat dan minyak bumi/crude oil. Juga kondisi sub surface (di bawah permukaan) rumit.

"Secara keseluruhan lebih rumit dari pada lapangan Minas atau Duri di Riau yang dioperasikan Chevron yang hanya menghasilkan minyak bumi dan berlokasi di darat/onshore," terangnya.

Ia mengingatkan Direksi Pertamina tidak gegabah dan mudah mengatakan mampu mengoperasikanya sendiri. "Tidak ada lapangannya yang teknis serumit itu atau volume produksinya sebesar itu," imbuhnya.

Dikatakannya, Pertamina tidak perlu malu atau rendah diri, karena hal itu merupakan akibat kesalahan kebijakan pemerintah khususnya di masa Orde Baru yang mana setelah krisis Pertamina tahun 1975, Pertamina tidak boleh melakukan kegiatan eksplorasi maupun mengambil resiko untuk mengembangkan kemampuannya di sektor hulu.

Ini juga tercermin bahwa produksi Migas Pertamina dari 1975 sampai 2001 terus menurun dan baru setelah berlakunya uu migas no 22/2001 bisa meningkat lagi. Jadi di sektor hulu, kata Ari, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi itu juga berdampak positif bagi Pertamina, karenanya para kritikus yang meminta dibatalkannya UU Migas itu dan diberlakukannya kembali UU lama (UU no 8/1971) perlu menyadari hal ini.

"UU lama (UU no 8/1971) baru bisa bermanfaat bagi Pertamina apabila diberlakukan secara murni seperti sebelum tahun 1975," ucapnya.

"Kembali perlu ditekankan, gunakanlah kesempatan untuk mengambil kesempatan alih teknologi dan managerial sebesar-besarnya dari Total dalam turut mengelola Blok Mahakam. Posisi sebagai co operator atau joint operator adalah yang terbaik bagi Pertamina. Juga merupakan kesempatan terbaik dan paling rendah biayanya. Apalagi dibandingkan dengan langkah akuisisi blok migas di Algeria," tuturnya.

Ia berharap, Direksi Pertamina jangan terlalu membesar besarkan atau menyombongkan diri bahwa mampu meningkatkan produksi migas nya dan mengatakan sebagai satu satunya KKKS disini yang mampu meningkatkan produksi.

"Menyatakan hal itu, tidak banyak artinya tanpa mengatakan berapa tambahan cadangan migas yang berhasil diperolehnya, apalagi pastinya Pertamina itu reserve replacement rationya masih jauh dibawah 1,0 atau dengan kata lain cadangan migasnya menjadi terus berkurang dan makin cepat berkurang dengan makin tingginya produksi dan jadinya, peningkatan produksi tersebut tidak akan sustainable," ungkapnya.

Untuk itu, harap Ari, Pertamina perlu melanjutkan atau mengaktifkan kebijakan yang dilakukan sebagai bagian dari proses transformasi/reformasi perusahaan yang dimulai tahun 2006 lalu, yaitu di sektor hulu untuk bekerjasama/beraliansi dengan perusahaan minyak besar/multinasional untuk menimba pengalaman dan untuk alih teknologi dan managerial, seperti yang telah dirintis dengan Statoil, Shell, dan lain-lain.

"Memang ini akan perlu waktu dan juga dukungan kuat dari pemerintah. Strategi seperti inilah yang juga dilakukan oleh perusahaan minyak nasional negara lain seperti Petronas, PTT dan lain-lain. Mereka memang butuh 20 tahunan untuk berhasil," terangnya.

Sementara keinginan Pertamina untuk menguasai ladang gas di Blok Mahakam, Kalimantan Timur dari Total E&P Indonesie dan Inpex tampaknya pupus. Pemerintah tak ingin Pertamina menguasai 100% Blok Mahakam.

"Juru bicara PT Pertamina Ali Mundakir bilang, kalau ingin Pertamina menguasai 100 persen Blok Mahakam. Saya menolak dan menyayangkan niat tersebut," kata Seketaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Gde Pradyana dalam pesan singkatnya, Jumat lalu.

Gde menyatakan, saat ini ditengarai BUMD yang diberikan Participating Interest (PI) ternyata juga menjual PI tersebut ke pihak lain.

"Padahal cita-cita kita PI 10 persen diberikan kepada daerah adalah agar daerah ikut memiliki blok migas yang ada di daerahnya, di mana dengan adanya kepemilikan oleh daerah maka Pemda melalui BUMD dapat ikut mengelola dan mengawasi langsung kinerja maupun keuangan KKKS (perusahaan migas) yang ada di sana. Tapi kalau dijual ke pihak lain, maka daerah tentu tidak akan mendapatkan menfaat seperti yang diharapkan tadi. Kami tidak ingin hal itu juga dilakukan oleh Pertamina," ujar Gde. Pihaknnya berharap siapapun operator Blok Mahakam justru agar berinvestasi di blok tersebut untuk menambah cadangan baru dan bukan anya sekedar menguras cadangan sisa yang akan ditinggalkan begitu saja pada 2017. "Apalagi dengan niat untuk hanya memperjualbelikan blok tersebut, kami tidak ingin hal itu dilakukan Pertamina," ucap Gde.

Ia menambahkan, sisa cadangan migas yang ada di Blok Mahakam adalah milik negara dan harus diperhitungkan sebagai modal pemerintah yang kemudian dapat diperhitungkan dalam bentuk perubahan split (bagi hasil) yang lebih besar bagi negara. "Sungguh tidak tepat jika sisa cadangan yang ada malah diserahkan begitu saja untuk kemudian diperjualbelikan kepada pihak lain. Sebab itu dapat diartikan sebagai jual-beli aset milik negara," katanya.

Ia menegaskan, operator Blok Mahakam pasca 2017 harus mempunyai komitmen kuat untuk melakukan eksplorasi besar-besaran guna menambah cadangan Migas yang ada. Pemerintah sangat berkepentingan untuk mencari investor yang mampu melakukan hal tersebut untuk menjamin penerimaan negara.

"Hal inilah yang barangkali membuat pemerintah cenderung untuk meneruskan Total E&P sebagai operator dengan mensyaratkan perubahan split serta keharusan menyertakan Pertamina sebagai partner. Kita harus dukung pilihan pemerintah yang dibuat rasional tersebut," tandasnya.

Sunandar

Sumber: www.pedomannews.com/energi/19912-kelola-blok-mahakam-pertamina-dinilai-masih-lemah