KBRN, Jakarta: Indonesia menargetkan pencapaian bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sudah 23 persen di tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara  Kementerian Keuangan  Encep Sudarwan.

Menurutnya, sejak tahun 2011, Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)  berkolaborasi dalam membangun infrastruktur EBT pada Barang Milik Negara (BMN), sebagai bagian dari upaya melakukan transisi energi di Indonesia.

“Dengan transisi energi ini, kita ingin mengurangi penggunaan sumber energi dari fosil seperti batubara dan lainnya, dan lebih banyak menggunakan EBT,” kata Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara  Kementerian Keuangan  Encep Sudarwan, dalam Bincang DJKN ‘Pengelolaan BMN dalam Mendukung Energi Baru Terbarukan’, Jumat (22/7/2022).

Pembangunan BMN infrastruktur EBT dengan Kementerian ESDM, tambah Encep, sangat penting karena Indonesia menargetkan implementasi bauran energi terbarukan sebesar 23 persen di tahun 2025. 

Encep juga mengatakan, nilai BMN infrastruktur EBT pada Kementerian ESDM  mencapai 26,67 triliun rupiah. Jenis program yang sudah dilakukan antara lain penyediaan lampu tenaga surya hemat energi,  penerangan jalan umum,  pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat,  Pembangkit Listrik Tenaga Surya Rooftop, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro.

“Barang Milik Negara berupa infrastruktur energi baru terbarukan ini diberikan pada pihak-pihak yang membutuhkan  melalui skema alih status penggunaan, hibah, dan penyertaan modal pusat,” kata Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara  Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Sumartono , yang juga hadir dalam Bincang DJKN.

Menurutnya,  BMN infrastruktur EBT juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik, di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, pulau-pulau terluar, dan daerah terisolir.

“Saat ini pemerintah sedang melaksanakan program pemasangan paket Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL)  bagi masyarakat yang berada di wilayah desa yang belum terjangkau jaringan listrik. APDAL merupakan piranti penyimpanan dan penyaluran energi listrik berbasis baterai, yang dapat diisi ulang pada stasiun pengisian energi listrik,” ujar Sumartono.

Program APDAL, lanjutnya,  dilakukan untuk memfasilitasi listrik bagi 433 desa yang tersebar di 4 provinsi yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Timur.

“Di tahun 2022 ini pemerintah menargetkan membangun 33.476 unit Barang Milik Negara dalam bentuk infrastruktur dengan anggaran Rp483 miliar,” kata Sumartono.