Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Berita Media DJKN
Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Harno Minta Tertib Aset
https://palpres.com/2021/06/dorong-pertumbuhan-ekonomi-harno-minta-tertib-aset/
 Jum'at, 25 Juni 2021 pukul 10:38:03   |   117 kali

PALEMBANG, PE – Guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Palembang, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Wilayah Sumsel, Jambi dan Bangka Belitung melakukan MoU guna merealisasikan terkait aset-aset Pemerintah Kota Palembang.

Selain itu Pemerintah kota Palembang, melalui Wali Kota Palembang, H Harnojoyo juga sangat berharap, permasalahan terkait piutang juga segera dapat ditertibkan, baik administrasi hukum serta fisik.

“Tadi telah kita tindaklanjuti melalui MoU, sehingga realisasi terkait dengan aset-aset Pemerintah kota kemudian piutang ini bisa kita tertibkan, baik administrasi maupun hukum serta fisiknya,” kata Harnojoyo di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Tasik Palembang, Kamis (24/6).

Wali Kota Palembang dua periode itu juga menyampaikan, dengan kejelasan aset-aset yang dimiliki, apa yang menjadi harapan Pemerintah kota Palembang dapat segera tercapai serta bermanfaat. “Mudah-mudahan kalau aset ini bisa secara jelas, tentu akan bermanfaat,” tuturnya.

“Mudah-mudahan juga, ke depan ini bukan orang yang banyak bekerja, tetapi asetnya yang bergerak, sehingga ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Palembang,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Wilayah Sumsel, Jambi dan Bangka Belitung, Surya Hadi menjelaskan, kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang bersama pihaknya tersebut merupakan suatu hal yang sangat bermanfaat.

“Bagi kami juga sebagai Pemerintah Pusat yang ada di daerah juga mensupport. Sesuai dengan yang disampaikan Menteri Keuangan, bahwa kita sebagai Pengelola Aset, jangan kita yang bekerja, tetapi asetnya tidur. Tidur itu artinya dikuasai oleh masyarakat tanpa hak,” tukasnya. DYN

Peta Situs | Email Kemenkeu | FAQ | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini