BARANG Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan lainnya yang sah. BMN digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah. Salah satu BMN yang memiliki nilai ekonomis tinggi adalah berupa tanah.

Seperti diketahui, di negeri ini tanah sangat rawan dengan permasalahan hukum. Untuk itu legalitas dan keabsahan tanah mutlak menjadi perhatian. Tanah milik pemerintah harus disertifikatkan. Dengan disertifikatkan, akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap tanah dan pemegang haknya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku pengelola BMN, sejak 2013 menginisiasi program sertifikasi BMN berupa tanah secara massif. Bersinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Kementerian/Lembaga selaku pengguna BMN.