TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mencatat bahwa sumbangan Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PBNP dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mencapai angka Rp 117 miliar saat ini. Angka itu disumbangkan dari optimalisasi dan utilisasi aset BMN di sektor hulu minyak dan gas (migas).

"Kalau PBNP-nya hingga saat ini pada 2019 sudah kumpulkan Rp 117 miliar. Pada 2018 mencapai Rp 320 miliar dan 2017 Rp 400 miliar," kata Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain Dodi Iskandar saat mengelar bincang-bincang media di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu 4 September 2019.

Dodi mencontohkan, perolehan PNBP tersebut disumbangkan lewat adanya pemanfaatan berbagai jenis aset dari BMN di sektor hulu migas. Misalnya sewa tanah dan pemanfaatan sewa aset berbentuk barang lain seperti blok migas eks terminasi yang dimanfaatkan kembali.

Salah satu contohnya, lanjut Dodi, ada pihak ketiga yang ingin membangun menara Base Tranciever Station (BTS) di lokasi tanah BMN dekat hulu migas. Maka pihak tersebut harus membayar biaya sewa atas pembangunan menara tersebut.

Selain itu, ada pula sewa yang dilakukan karena adanya pembangunan jaringan pipa gas di Dumai. Skema sewa dilakukan karena pembangunan jaringan pipa gas melewati tanah yang kini menjadi BMN di sektor hulu migas.

Menurut Dodi, nilai total aset BMN di sektor migas saat ini mencapai Rp 490 triliun. Adapun sebagian besar aset yang dikelola tersebut saat ini masih dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mengelola blok migas.

"Dengan adanya utilisasi dan optimalisasi aset ini negara sektor hulu migas ini, bisa menerima hampir Rp 1 triliun. Paling banyak ini disumbangkan dari sewa KKKS yang dikelola Chevron dan Pertamina Hulu Mahakam," kata Dodi.