JAKARTA - Keberhasilan Pemerintah untuk merebut saham mayoritas PT Freeport Indonesia (PTFI) mendapatkan banyak apresiasi. Sebab, keberhasilan ini sebagai bentuk kedaulatan negara yang kembali berhasil merebut Freeport setelah bertahun-tahun lamanya dikuasai asing.

Pengamat Energi dan Ekonomi Univrsitas Gadjah Mada (UGM) Fahmi Radhi mengatakan, dengan memiliki saham mayoritas pemerintah memiliki hak lebih besar untuk menentukan kebijakan dari perusahaan. Termasuk juga apakah pemerintah ingin agar laba bersih yang didapatkan bisa dibagikan lewat dividen atau ditahan untuk modal perusahaan.



"Kalau asumsinya tidak ada laba ditahan kan bisa juga ditahan sebagai modal kan maka itu bisa dibagi semua. Tapi kalau tidak dibagi semua sebagian bisa membayar utang, sebagian menambah pendapatan sebagian untuk modal itu bisa juga saya rasa tergantung pada rapat pemegang saham," ujarnya saat dihubungi Okezone, Rabu (2/1/2019).

Hal tersebut berbeda dengan sebelumnya, yang mana pemerintah tidak memiliki hak untuk menetukan kebijakan perusahaan. Sehingga ketika PTFI memutuskan untuk menunda pemberian dividen kepada Inalum, pemerintah tidak memiliki kewenangan apapun.

"Berdasarkan kajian selama 50 tahun berdasarkan kepemilikan saham yang terbatas 9,3% maka pendapatan yang kita peroleh kecil. Di samping itu dividen tadi itu tidak dibagikan dengan alasan untuk laba ditahan untuk memperbesar modal. Itu bisa dilakukan karena Freeport McMoran itu kan mayoritas 90%," jelasnya.

Selain itu lanjut Fahmi dari sisi royalti yang didapat juga cukup kecil. Berdasarkan perkiraan royalti yang didapat dari operasional PTFI selama ini berada dikisaran 1-3%.

"Maka semua keputusannya mutlak di situ. Nah kemudian royalti itu hanya 1% paling besar 3% jadi kecil sekali memang saya bilang,"kata Fahmi.

Sehingga menurut Fahmi dengan diakuisisinya saham mayoritas PTFI ini pendapatan dan royalti yang didapat menjadi lebih besar. Apalagi ketika PTFI berhasil menyelesaikan pembangunan smelter yang ditargetkan bisa rampung selama 5 tahun kedepan.

"Di samping itu pembangunan smelter itu juga akan membuka lapangan pekerjaan kemudian akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah," ucapnya

Di sisi lain, Fahmi juga menyebutkan pengambil alihan saham mayoritas ini bukan hanya soal nasionalisme semata. Melainkan juga untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya Papua.

Oleh sebab itu, dalam proses divestasi 51% saham PTFI ini pemerintah memberikan jatah saham 10% kepada Pemerintah Daerah Papua. Dengan jatah sebesar itu diharapkan pendapatan daerah untuk membangun dan mensejahterkaan masyarakat Papua bisa terlaksana.

"Memang operasionalnya Freeport mendorong kegiatan ekonomi yang ada di Papua termasuk pajak daerah tadi. Tapi itu kecil. Kalau sekarang selain memperoleh pajak maka dia akan memperoleh bagian dividen tadi 10%. Ini akan menambah APBDnya dan mengembangkan ekonomi daerah," jelasnya.

Namun yang harus diperhatikan lanjut Fahmi, Pemerintah Daerah harus benar-benar mengelola hasil dividen itu dengan benar. Agar dikelola dengan benar uang hasil dividen itu ada baiknya dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dan satu hal yang paling penting adalah jangan sekali-kali melibatkan swasta dalam mengelola dana dividen tersebut. Karena menurutnya, dana tersebut tidak akan pernah dinikmati oleh masyrakat Papua.

"Yang pertama dengan memperoleh dividen harus dikelola oleh BUMD jadi dibawah Pemda jangan melibatkan swasta. Karena nantinya swasta yang menikmati," tegasnya

(rhs)