TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akan menghidupkan dan mengoptimalkan kilang Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Keputusan ini bakal menjadi strategi menurunkan impor bahan kimia dan bahan bakar minyak (bbm). Namun, upaya ini terkendala besarnya utang TPPI.

Keputusan menghidupkan TPPI keluar pasca rapat Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan menteri keuangan sri mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Plt Dirut Pertamina Nicke Widyawati, Senin (6/8/2018).

"Jika (utang) sudah di-clear-kan, perusahaan bisa berjalan," katanya.

PT Perusahaan Pengelola Aset mencatat total utang TPPI pada 2012 sebesar Rp 17,88 triliun kepada 362 kreditur. Utang terbesar ke PT Pertamina senilai Rp 6,57 triliun.

Kilang TPPI bisa menghasilkan bbm dan bahan kimia, sehingga bisa mengurangi impor dua komoditas tersebut. Badan pusat statistik (BPS) mencatat impor bahan kimia organik sepanjang semester I 2018 mencapai US$ 3,26 miliar, naik 10,9% dibanding periode sama tahun lalu hanya US$ 2,94 miliar. Jumlah itu menyumbang 4,35% terhadap seluruh impor non migas.

Pada periode sama, impor hasil minyak mencapai US$ 12,17 miliar, turun 11,03% year on year (YoY). Jumlah itu berkontribusi 14,94% terhadap total impor.

Isa Rahmatawata, Dirjen kekayaan negara kementerian keuangan mengaku belum tahu skema yang akan digunakan untuk menyelesaikan utang-utang tersebut. "Nanti dalam waktu segera akan diundang Pak Menko (Menko Perekonomian Darmin Nasution)," jelas Isa.