Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Budi Harto, mengakui pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) masih terkendala pembebasan lahan. Kendalanya, masih ada beberapa tanah milik swasta yang belum dilepaskan oleh pemiliknya sehingga pembangunan proyek belum bisa dikerjakan.

"Yang tanah-tanahnya apa swasta itu sudah dikerjakan dan juga sebagian besar sudah dibeli dan dikerjakan juga, hanya tinggal satu dua yang masih perlu ada pembicaraan lebih lanjut," ujar Budi, usai menghadiri rapat koordinasi Pembahasan Pembebasan Tanah Proyek LRT Jabodetabek di Kantor Maritim, Jakarta, Rabu (2/8).

Kesulitan terbesar, lanjutnya, adalah pembebasan lahan di daerah Bekasi Timur karena membutuhkan lahan 10 hektar untuk pembangunan depo LRT di kawasan tersebut. Namun, sebagian tanah atau lima hektar dimiliki pihak swasta.

"Lima hektar tuh tanahnya Adhi Karya, sisa lima hektar punya swasta. Tinggal itu saja," tegasnya.

Dana untuk pembebasan lahan berasal dari dana pemerintah Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp 1,7 triliun. Sementara itu, untuk tanah milik pemerintah, Budi mengatakan tidak ada masalah dan sudah mulai dikerjakan semuanya. Ditargetkan, masalah pembebasan lahan bisa diselesaikan pada September 2017.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah BPN, Arie Yuriwin mengatakan ada beberapa titik lahan yang belum bisa dieksekusi karena belum dilakukan pengukuran.

"Sekitar 1,3 hektar belum diukur sehingga belum bisa dimusyawarahkan. Tapi kalau dibawah lima hektar bisa menggunakan B2B (Business-to-Business). Untuk yang Jakarta Selatan, Jumat akan dilakukan pengukuran," pungkasnya.

[sau]