Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Berita Media DJKN
24 Bendungan Dianggarkan Rp2,38 Triliun
Bisnis Indonesia, 25 April 2017
 Kamis, 10 Agustus 2017 pukul 09:11:27   |   568 kali

Jakarta - Lembaga Manajemen Aset Negara menganggarkan Rp2,38 triliun pada tahun ini untuk program pembangunan bendungan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rahayu Puspasari mengatakan bahwa anggaran untuk proyek 24 bendungan yang senilai Rp2,378 triliun termasuk dalam alokasi anggaran Proyek Strategis Negara (PSN) senilai Rp20 triliun tahun ini.

"Kami anggarkan Rp2,378 triliun untuk 24 bendungan tahun ini," ujarnya kepada Bisnis, Senin (24/4).

Dia menuturkan bahwa anggaran pembangunan bendungan LMAN senilai Rp2,38 triliun ini dapat digunakan sebagai dana talangan pembebasan lahan proyek bendungan.

"Ini tidak disebut untuk talangan apa enggak. Ini bisa talangan kalau diusulkan sebagai talangan. Rencananya pembayaran langsung, beberapa proyeknya sudah selesai, tetapi dananya belum ready," katanya.

Apabila alokasi dana pembangunan bendungan ini akan digunakan sebagai dana talangan maka dibutuhkan surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Keuangan untuk meminta izin penggunaan sebagai dana talangan. Pasalnya, penggunaan anggaran bendungan sebagai dana talangan baru pemikiran inisiatif.

"Mereka akan mengeksekusi. Bisa diusulkan sendiri dari Menteri untuk permintaan dana talangannya dan penangihannya langsung ke LMAN," ucap Rahayu.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Imam Santoso menuturkan, alokasi anggaran pembangunan bendungan yang berada di LMAN akan digunakan sebagai dana talangan.

Dana talangan untuk lahan bendungan itu akan digunakan pembangunan bendungan yang telah memasuki tahap kontrak.

Hingga saat ini terdapat 30 bendungan yang telah ditandatangani kontraknya dan masuk dalam kontruksi.

"Kami berharap para kontraktor dapat menalangi terlebih dahulu biaya pembebasan lahan pembangunan bendungan yang nanti akan diganti oleh LMAN," tutur Imam.

BUTUH PINJAMAN

Kepala Pusat Bendungan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ni Made Sumiarsih mengungkapkan, pembangunan 65 bendungan hingga 2019 membutuhkan dana pinjaman senilai Rp21 triliun.

Dari kebutuhan pembiayaan pembangunan bendungan yang senilai Rp79,S triliun tersebut, pemerintah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 senilai Rp58,5 triliun. "Yang dibiayai dari pinjaman untuk bendungan ini mencapai Rp21 triliun," ujarnya.

Kementerian PUPR menargetkan pembangunan 65 bendungan sampai 2019. Pinjaman untuk membangun bendungan senilai Rp21 triliun tersebut diharapkan berasal dari Cina dan Islamic Development Bank.

"Kami tengah berusaha untuk memperoleh pinjaman senilai Rp21 triliun dari Cina maupun IDB," ucap Sumiarsih.

Tahun ini terdapat sembilan bendungan yang akan dibangun dan membutuhkan dana Rp 18 triliun. Kementerian PUPR mengalokasikan Rp1,5 triliun untuk proyek tahun jamak sembilan bendungan ini.

"Tahun ini, alokasi sembilan bendungan itu Rp 1,5 triliun. Itu kan proyek multiyears (tahun jamak). Total seluruhnya butuh Rp 18 triliun," katanya.

Sembilan bendungan itu yakni Bendungan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Lausimeme di Provinsi Sumatera Utara, Bendungan Komering II di Provinsi Sumatra Selatan, Bendungan Bener di Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Way Apu di Provinsi Maluku, Bendungan Pamukkulu di Sulawesi Selatan, Bendungan Baliem di Papua, Bendungan Sidan di Provinsi Bali dan Bendungan Temef di Nusa Tenggara Timur.

Sumiarsih menambahkan, kesembilan bendungan itu rencananya akan dilakukan lelang dan penandatangan pada tahun ini.

Sementara itu. Kementerian PUPR tengah mengusulkan pinjaman Cina senilai Rp4,5 triliun untuk pembangunan empat bendungan baru di luar Pulau Jawa pada 2018.

Keempat bendungan itu yaitu Pesolika di Sulawesi Tenggara, Lompatan Harimau di Riau, Jenelata di Sulawesi Selatan, dan Riam Kiwa di Kalimantan Selatan.

Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengatakan, Cina memiliki pengalaman yang banyak di bidang pengelolaan sumber daya air. Negeri tirai bambu itu memiliki setidaknya 100.000 bendungan, di mana salah satunya merupakan bendungan terbesar di dunia yang menghasilkan listrik hingga 22.000 megawatt.

"Ada empat bendungan yang sudah dimasukkan proposalnya ke China. Bentuk kerja samanya pasti ada loan. Kita akan membahas lebih rinci dengan kementerian bersangkutan di China," ujarnya.

Yanlta Petrielia

Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini