SELAMA 72 tahun republik ini berdiri, Indonesia masih memiliki problem, yakni pembangunan infrastruktur yang jauh tertinggal dari negara tetangga. Selama ini pembangunan infrastruktur besar hanya terfokus di wilayah Jawa dan Sumatra sehingga membuat disparitas pembangunan di Indonesia. 

Kini, dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, pembangunan infrastruktur dikebut. Namun, untuk membangun seluruh infrastruktur tersebut, pemerintah mengakui tidak memiliki cukup dana jika hanya mengandalkan APBN. 

Presiden Jokowi mengungkapkan, sampai 2019 setidaknya dibutuhkan dana hingga Rp4.900 triliun. Padahal, pemerintah hanya sanggup mendanai 30%-nya atau Rpl.500 triliun dari APBN. 

Untuk 70% sisanya, pemerintah berharap pihak swasta bisa bergerak demi ikut membangunnya. Presiden mengungkapkan pemerintah saat ini membuka peluang seluas-luasnya bagi sektor swasta untuk ikut membangun infrastruktur. 

Pemerintah melakukan berbagai pendekatan untuk memudahkan swasta agar dapat berinvestasi, misalnya, deregulasi kebijakan lewat berbagai paket kebijakan yang diluncurkan untuk mendorong investasi swasta di Indonesia Timur. 

Pemerintah juga mendorong kerja sama antara pemerintah dan swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP) yang telah berjalan 10 tahun. Namun, sejauh ini baru sembilan proyek KBPU yang mendapat komitmen pendanaan (financial close). 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan di masa depan akan ada lebih banyak lagi proyek KPBU. Skema KPBU memiliki tantangan dalam hal koordinasi antarkemen-terian dan kesiapan pemda daiam menyusun skema proyek. 

Di sisi lain, pihak swasta memandang, meski pemerintah sudah membuka peluang selebar-lebarnya bagi swasta, proyek-proyek yang layak {visible) justru digarap BUMN. BUMN sebagai per- 

panjangan tangan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur seharusnya menggarap berbagai proyek infrastruktur yang belum visible bagi swasta. 

Pihak swasta memiliki permasalahan dalam hal pendanaan infrastruktur yang memang membutuhkan dana jangka panjang. Perbankan sepertinya sudah kembang kempis membiayai berbagai proyek infrastruktur. 

Likuiditas juga menjadi salah satu isu dalam pengembangan infrastruktur karena saat ini pemerintah pun meraup pendanaan melalui surat utang negara (SUN). Karena itu, pemerintah perlu memfasilitasinya agar obligasi swasta (corporate bonds) bisa lebih menggeliat demi bisa mengatasi persoalan pendanaan proyek infrastruktur. 

Untuk itu, mari kita harapkan pada awal tahun nanti pihak swasta bisa lebih cepat dalam menggerakkan roda pembangunan infrastruktur. Intinya perlu ada sebuah ini-siasi agar berbagai pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat di masa-masa men-dafang, dengan swasta sebagai penggerak utama. 

(Dero Iqbal Mahendra/E-2)