Infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian. Hubungan antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi bersifat timbal balik. Pembangunan infrastruktur selalu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi menuntut penambahan kapasitas infrastruktur.

infrastruktur berupa sistem fisik diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, selalu ada dampak turunan dari pembangunan infrastruktur yang terkait dengan pergerakan bisnis, penyerapan lapangan kerja, dan sebagainya.

Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menekankan mengenai upaya percepatan pembangunan infrastruktur. Sejumlah kemudahan dan insentif juga telah digulirkan oleh Kabinet Kerja guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.

Masalahnya, dana pemerintah amat terbatas. Oleh karenanya, pemerintah mengupayakan pembiayaan infrastruktur yang berasal dari dana non-apbn.

Terkait dengan itu, Presiden jokowi menugaskan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (bappenas) sebagai Chief Investment Officer. Tugasnya antara lain menggalang sumber dana di luar apbn untuk menangani pembiayaan investasi yang dibutuhkan pemerintah dalam melakukan pembangunan.

Menurut bappenas, ada potensi dana hingga Rp400 triliun pada tahun depan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur non-apbn.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kepala bappenas, Bambang Brodjonegoro, memperkirakan potensi dana tersebut akan datang dalam bentuk penanaman modal asing. Ada beberapa proyek yang dapat memanfaatkan dana ini antara lain proyek jalan tol, pipa gas, tangki penyimpanan minyak, dan pelabuhan. (Bisnis, 13/12)

Selain memanfaatkan dana investasi asing, diharapkan ada setidaknya 30% dana repatriasi dari program amnesti pajak tahun ini untuk diinvestasikan di sektor riil, termasuk infrastruktur. Kepala bappenas bahkan optimistis kebijakan tersebut dapat mendongkrak Gross Domestic Bruto Indonesia sebesar 0,36 poin di atas baseline.

bappenas mencatat pada tahun depan masih banyak proyek infrastruktur berjalan yang menjadi fokus pemerintah. Proyek-proyek itu di antaranya pembangkit listrik yang menjadi bagian dari program 35.000 megawatt, proyek tol Trans Jawa, dan pelabuhan New Priok.

Badan itu tengah memetakan Proyek infrastruktur Non-apbn (PINA) yang akan difasilitasi untuk menggunakan dana jangka panjang guna memperkuat ekuitas badan usaha pelaksana proyek. Proyek yang diprioritaskan untuk segera menyerap dan jangka panjang antara lain proyek tol Trans Jawa.

Jalan tol ini ditargetkan beroperasi sepenuhnya pada 2018. Selain itu, ada sejumlah proyek lain yang diproyeksikan menjadi PINA, baik yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional maupun yang tidak.

RPJMN tahun 2015 menyatakan kebutuhan pendanaan infrastruktur prioritas mencapai Rp 4.796 triliun, di mana pendanaan melalui apbn dan APBD hanya mampu menutupi 41,3% atau Rp1.978 triliun, dengan keterlibatan BUMN 22,2% atau Rp1.066,2 triliun. (Bisnis, 13/12) Adapun mengenai partisipasi swasta diperlukan sebanyak 36,5% atau Rp1.751,5 triliun, bila ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% hingga 6% dalam kurun waktu tersebut.

Kalau kita amati lebih jauh, ada sejumlah kendala pembangunan infrastruktur yang terjadi selama ini. Ada persoalan koordinasi di antara berbagai instansi pemerintah, apalagi jika melibatkan pemerintah padat dan daerah. Ada persoalan pembebasan lahan. Ada pula yang terkait dengan pendanaan serta regulasi yang menjadi payung bagi pembangunan infrastruktur itu.

Pemerintah tampak berupaya mengatasi kendala ini dengan pendekatan baru dalam pembangunan infrastruktur. Pendekatan baru itu diharapkan dapat mengatasi masalah pendanaan selain regulasi dan pembebasan lahan yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Selain apa yang dilakukan bappenas dalam menjaring investasi asing yang diharapkan mencapai Rp400 triliun itu, ada sejumlah upaya lain. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, misalnya, mendorong swasta untuk berperan dalam pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha. ( 10/12)

Harian ini berharap pemerintah dapat membuat skema pembangunan infrastruktur yang benar-benar investor friendly, yang bisa memacu ketertarikan swasta dan investor asing untuk terlibat di dalamnya.

Jelas ini bukan upaya mudah. Pembangunan infrastruktur di masing-masing sektor memiliki karakteristik yang berbeda baik model bisnis, pola pembangunan, pengelolaan, maupun waktu yang diperlukan untuk sampai ke titik pengembalian investasi. Kepastian hukum juga merupakan isu yang sering menghantui investor dalam membangun infrastruktur bersifat jangka panjang.

Dalam melibatkan swasta dan investor untuk memacu pembangunan infrastruktur ini , kuncinya adalah pendekatan baru yang benar-benar ramah bisnis dan ramah investor.

http://koran.bisnis.com/read/20161216/245/612435/tajuk-bisnis-indonesia-16122016-pacu-infrastruktur-dengan-pendekatan-baru