JAKARTA, KOMPAS - Dana talangan yang dikeluarkan badan usaha jalan tol untuk pembebasan lahan pasti diganti. Hal ini dipastikan melalui peraturan presiden tentang dana talangan yang sudah ditandatangani Presiden. Pemerintah menyiapkan dana pengganti Rp 16 triliun. 

Sampai saat ini, komitmen dana talangan dari badan usaha jalan tol (BUJT) sebesar Rp 3,21 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp 8,5 triliun sudah disalurkan untuk pembebasan lahan tol. 

"Perpres dana talangan sudah ditandatangani Presiden minggu lalu dan, menurut rencana, Senin ini (kemarin) akan diundangkan. Tinggal menunggu peraturan menteri keuangan (PMK) yang disusun secara paralel.," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di sela-sela penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) untuk ruas Jakarta-Cikampek II Layang dan ruas Krian-Legun-di-Bunder-Manyar antara pemerintah dan BUJT, Senin (12/5), di Jakarta. 

Pemerintah menganggarkan Rp 16 triliun untuk mengganti dana talangan melalui badan layanan umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) di bawah Kementerian Keuangan. 

Menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna, dana yang diganti lebih dulu adalah dana talangan yang sudah disalurkan untuk membayar tanah. Penggantian dana talangan tidak dibatasi hingga akhir tahun anggaran 2016. 

"Sekarang tinggal menunggu PMK. Kalau dari Kementerian PUPR sudah ada aturan yang kami rasa sudah cukup untuk mengatur hal itu," kata Herry. 

Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk M Choliq menyambut baik perpres tentang dana talangan tersebut Tentu (perpres) ini memberi kepastian. Kami akan terus menyalurkan dana talangan, termasuk untuk ruas Krian-Legundi-Bunder-Ma-nyar," kata Choliq. 

Hal senada disampaikan Dirut PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani. "Kami lega karena kepastian dengan adanya perpres itu yang kami harapkan. Dengan demikian, nanti akan ada amandemen PPJT antara BPJT, BUJT, dan LMAN, baru kemudian proses pembayaran," ujar Desi. 

Dalam penandatanganan PPJT dua ruas tol, Jakarta-Cikampek II Layang (36,4 kilometer) dan Krian-Legundi-Bunder-Ma-nyar (38,29 kilometer), Basuki menegaskan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan swasta masuk ke pembangunan infrastruktur. 

"Ini merupakan proyek tol prakarsa yang untuk pertama kali dijamin pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Saya harapkan ini akan memberi keyakinan dan menarik swasta untuk berinvestasi," kata Basuki. 

Tol Jakarta-Cikampek II Layang menelan investasi Rp 16,23 triliun dengan badan usaha PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek. Tol tersebut akan dibangun dengan didanai terlebih dulu oleh kontraktor, dengan masa pembangunan 24 bulan. Tol itu ditargetkan beroperasi mulai April 2019 dengan masa konsesi 45 tahun dan tarif Rp 1.250 per kilometer. 

"Kontraktornya belum ada karena masih akan kami tender. Paling lambat perlu 45 hari," kata Desi. Pembangunan tol layang tersebut akan bekerja sama dengan PT Krakatau Steel untuk memasok baja. Diperkirakan, proyek diperlukan 250.000 ton baja. 

Adapun tol Krian-Legundi- . Bunder-Manyar di Jawa Timur memerlukan investasi Rp 12,22 triliun dengan masa pembangunan 24 bulan dan ditergetkan beroperasi mulai Juli 2019. Pihak yang bertindak sebagai BUJT ruas tol itu adalah PT Waskita Bumi Wira, sebagai konsorsium PT Waskita Toll Road, PT Energi Bumi Mining, dan PT Panca Wira Usaha. 

Dengan masa konsesi 45 tahun, tarif tol sebesar Rp 1.250 per kilometer. "Lahan di Krian-Le-gundi-Bunder-Manyar sudah bebas sekitar 30 persen. Semoga tahun depan semuanya sudah bebas," kata Choliq. 

Dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi, pemerintah melanjutkan pembangunan jalan tol. Presiden menyetujui usulan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak terkait dengan pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang. 

"Saya sudah rapatkan dengan Menteri PUPR dan sudah diputuskan, silakan dibangun. Nanti ditindaklanjuti," ujar Presiden Joko Widodo dalam acara pembagian sertifikat gratis bagi warga Kaltim, kemana 

Presiden juga menargetkan pembangunan Jalan Tol Samarinda-Balikpapan dapat diselesaikan paling lambat pada 2018. Saat ini, seluruh lahan sudah dibebaskan Pemprov Kalimantan Utara, bahkan sebagian proyek jalan tol sudah dikerjakan. 

Selain infrastruktur jalan, pemerintah juga melakukan terobosan untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Salah satu terobosan itu dengan memberikan sertifikat tanah gratis untuk rakyat. Presiden menargetkan, 21 juta sertifikat lahan gratis dapat diterbitkan hingga 2019. 

Pemberian sertifikat itu antara lain untuk legalisasi lahan. 

(NAD/PRA/NTA)