UPAYA pemerintah menjual aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lewat penjualan surat berharga agar mendapat dana segar dalam menjalankan proyek infrastruktur patut diapresiasi. 

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu (FSP BUMN Bersatu) Arief Poyuono mengemukakan, keinginan Presiden Joko Widodo untuk mencari sumber pendanaan baru untuk pembangunan proyek infrastruktur nasional senilai Rp 5.000 triliun layak didukung. 

"Langkah Presiden itu harus didukung oleh stakeholder BUMN dan DPR. Mengapa? Ya agar pemerintah tidak terlalu bergantung pada utang luar negeri dan tidak berdampak negatif pada fundamental perekonomian nasional," ujar Arief Poyuono, di Jakarta, kemarin. 

Langkah menjual aset-aset BUMN itu. menurut dia, merupakan langkah cerdas dalam mengolah sumber pendanaan proyek infrastruktur. "Cerdas dong. Patut diapresiasi," ujarnya. 

Menurut dia, penjualan aset melalui sekuritas bukanlah penjualan aset BUMN atau berpindahnya aset BUMN secara fisik ke swasta dan asing, tapi yang dilakukan adalah menjual surat berharga yang dijamin dengan aset BUMN yang dinilai buku BUMN. 

Surat berharga BUMN yang ditawarkan lewat sekuritas bisa berbentuk obligasi, bond dan saham dengan cara privatisasi dari BUMN yang punya kinerja keuangan dan kinerja usaha yang berprospek memberikan keuntungan. 

"Sudah tepat langkah jual aset BUMN itu," ujarnya lagi. Jadi, lanjut Arief, begini ya gampang menjual aset BUMN dengan melakukan sekuritisasi adalah prospek dari aset BUMN dan kegiatan investasi BUMN, konsensi usaha BUMN kepada pihak investor, sehingga lebih awal BUMN menerima dana segar. 

Investor akan menerima bunga dengan memegang investasi dan pengelolaannya tetap dikelola BUMN. "Nah, dengan cara modem fund raising untuk menjual aset BUMN dengan sekuritisasi adalah sebuah solusi untuk pendanaan pembangunan infrastruktur," katanya. 

Pemerintah tidak menggunakan utang luar negeri, dan target pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara bisa terealisasi. Dia meminta pemahaman ini tidak disalahartikan. 

"Tolong jangan disalahartikan. Menjual aset BUMN dengan sekuritas, bukan jual putus tapi merupakan instrumen pendanaan jangka panjang 3-10 tahun," ujarnya. 

Bahkan, kini penjualan aset model itu malah dianggap semakin lumrah saja. Menjual aset BUMN dengan sekuritas, kata Arief, tak perlu dianggap aneh-aneh. Hal ini sudah lumrah dalam sistim bisnis modem. 

Hingga Agustus 2016, pendapatan empat 11MN karya hingga 2018 diproyeksi menembus Rp 1202 triliun. Perolehan pendapatan itu melonjak 134 persen dibandingkan realisasi periode 2015 sebesar Rp 51,38 triliun. 

Proyeksi tersebut dituangkan dalam riset PT BCA Sekuritas yang dipublikasikan Jumat (26/8). Laba bersih kontraktor pelat merah diproyeksi tumbuh 145 persen dari Rp 2,87 triliun pada 2015 menjadi Rp7,07 triliun pada 2018. 

Analis PT BCA Sekuritas Michael Ramba mengatakan, program amnesti pajak yang tengah digalakkan pemerintah, diproyeksi mendorong kinerja BUMN karya yang tercatat di PT Bursa Efek Indonesia. 

Keempat BUMN karya itu adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Kode saham masing-masing emiten tersebut yakni ADHI, PTPP.WSKT.danWIKA. 

Michael mengungkapkan pembangunan infrastruktur di Indonesia telah kehilangan momentum dalam dua tahun terakhir. Tersendatnya pembangunan infrastruktur terjadi lantaran dana APBN yang terbatas, dan perlambatan ekonomi. 

jon