JAKARTA - Badan Pengatur Jalan Tol mengharapkan agar badan usaha jalan tol mempercepat pembayaran pembebasan lahan yang menggunakan dana talangan perusahaan sehingga mencapai target pembayaran sebesar Rp 16 triliun sampai dengan akhir tahun ini.

Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna mengatakan, hingga akhir bulan ini, dana talangan lahan badan usaha jalan tol (BUJT) yang terkumpul mencapai Rp32 triliun. Dari jumlah sebanyak itu, dana talangan yang telah ditagihkan mencapai Rp9,40 triliun, tetapi yang terbayarkan baru sejumlah Rp7,90 triliun.

Menurutnya, dari margin Rp 1,50 triliun yang belum dibayarkan tersebut, Rp 1,10 triliun di antaranya merupakan ruas-ruas milik PT Jasa Marga Tbk. Dia pun mengharapkan agar perusahaan pelat merah itu segera melakukan pembayaran lahan yang (elah ditagihkan sehingga Badan Pertanahan Nasional bisa secepatnya melakukan eksekusi.

"Target pembayaran ruas, kalau bisa akhir tahun malah lebih [dari Rp]6 triliun). Ini kan juga sudah pada menagih pengembalian [dana talangan]. Jadi, nanti setelah per-pres terbit, langsung di-revieu* BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan] ditagihkan dan dibayarkan kepada BUJT," katanya, Selasa (29/llj.

Sebelumnya, Lembaga Manajemen aset negara (LMAN) menyatakan akan membatasi jumlah komitmen dana talangan yang dapat dilakukan oleh Kementerian PUPR terhadap badan usaha, berdasarkan kemampuan fiskal negera untuk mengembalikan dana talangan.

Plt. Direktur Utama lman Rahayu Puspasari menyatakan, inisiatif dana talangan yang dilakukan antara BPJT dan BUJT merupakan inisiatif yang baik dalam membuat pengadaan lahan kembali bergerak. Namun, dia menilai perlu adanya persetujuan terlebih dahulu dari Komite Percepatan Penyediaan infrastruktur Prioritas kepada BPJT bila ingin menambah komitmen dana talangan pada masa mendatang.

Saat ini, lembaga itu menunggu terbitnya peraturan Presiden yang memberikan mandat kepada lembaga itu untuk mulai mengembalikan dana talangan lahan tol kepada badan usaha. Perpres tersebut nantinya masih membuka peluang terhadap mekanisme dana talangan lahan. Adapun pembatasan jumlah komitmen dana talangan akan diatur lebih secara lebih spesifik dalam peraturan Kementerian Koordinator Perekonomian.

Herry memaparkan, total dana talangan yang mencapai Rp32,16 triliun itu, terdiri atas ruas Jabodetabek senilai Rpl2,70 triliun, Trans-Jawa Rp8,70 triliun, Trans-Sumatra Rp7,50 triliun, serta ruas non-Trans Jawa Sumatra Rp3,16 triliun. Kendati BUJT ruas Jabodetabek mengalokasikan dana talangan terbesar, tetapi realisasi penyerapan pembayarannya masih kalah jauh dibandingkan dengan ruas Trans-Jawa.

Dia memerinci, pembayaran dana pembebasan lahan di ruas Trans-Jawa mencapai Rp3,38 triliun, Jabodetabek Rpl,90 triliun, non-Trans Jawa dan Sumatra Rp990 miliar. "Jabodetabek ini yang jadi PR [pekerjaan rumah) supaya kami percepat." Adapun, target pembayaran senilai Rpl6 triliun itu diharapkan tercapai akhir tahun ini bersamaan dengan terbitnya perpres mengenai dana talangan lahan sehingga BUJT juga bisa langsung memperoleh pembayaran kembali dari pemerintah, khususnya bagi proyek prioritas.

RUAS PRIORITAS

Herry mengemukakan dana lahan Trans-Sumatra akan diutamakan karena telah memenuhi persyaratan sebagai proyek jalan tol yang masuk dalam daftar 30 ruas tol prioritas. Tahun ini, BPJT kemungkinan besar akan mengganti dana talangan empat ruas Trans-Sumatra prioritas yang tengah dalam tahap konstruksi. Selanjutnya, dalam anggaran lman 2017 akan ada penggantian untuk empat ruas tol prioritas lainnya.

Sementara itu. Kepala Bidang Investasi dan Sekretariat BPJT Sudiro Roi Santoso mengungkapkan, penambahan dana talangan terbaru dilakukan oleh PT Marga Sarana Jabar. PT Marga Sarana Jabar melakukan amendemen perjanjian pengusahaan jalan tol Bogor Ring Road dengan memberikan dana talangan lahan senilai Rp 1,03 triliun untuk mempercepat pembebasan lahan di seksi 2B sepanjang 2,60 km.

Saat ini, pembebasan lahan di seksi 2B belum juga tuntas dari target semula hingga akhir tahun ini lantaran dana pengadaan tanah pemerintah terserap habis. Sebelumnya, Roi mengatakan, komitmen dana talangan juga bertambah dari ruas Serpong-Cinere senilai Rp2,74 triliun dan Depok- Antasari senilai Rpl,33 triliun. Di sisi lain, mendekati penghujung akhir tahun ini. Kementerian PUPR dan lman tengah berfokus dalam pembayaran pembebasan lahan bagi proyek infrastruktur jalan tol dan air. 

Rahayu menyatakan, pihaknya tengah berkomunikasi secara intens dengan BPJT serta KPPIP dalam membuat daftar ruas tol yang akan memperoleh pembayaran kembali dana talangan lahan. Hal itu dilakukan supaya setelah terbitnya perpres yang mengatur mekanisme pengembalian, semua pihak siap melakukan eksekusi. Selain itu, koordinasi dilakukan akibat kondisi di lapangan yang terus mengalami perubahan. "Kami sedang fokus pada pencairan dana senilai Rpl6 triliun, pencairan akan dilakukan bertahap," katanya. EU

Anitana W. Puspa Deandra Syartzka