JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas dengan topik optimalisasi pemanfaatan aset TNI. Saat membuka rapat, Jokowi berharap agar aset TNI bisa dimanfaatkan, bukan hanya untuk kepentingan militer, tetapi juga masyarakat luas seperti halnya aset badan usaha milik negara (BUMN). Untuk melaksanakan tugas ini, Jokowi meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berkoordinasi. Kementerian dan lembaga terkait juga diminta melakukan langkah-langkah strategis lainnya.

"Saya minta Menhan, Panglima TNI, Menkeu koordinasi untuk melakukan inventarisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset TNI. Libatkan kementerian terkait, misalnya Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan saya juga minta dilakukan langkah-langkah perbaikan dalam manajemen aset TNI jadi lebih transparan dan akuntabel," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Namun sebelum program ini dilakukan, TNI harus melalukan pendataan ulang terhadap asetnya. Inventarisasi aset berguna untuk memetakan mana aset yang tidak digunakan sesuai tupoksi, yang digunakan pihak ketiga baik karena disewa atau tanpa sewa, dan juga yang tidak dimanfaatkan.

Selain itu, ada pula aset TNI dalam keadaan sengketa, misalnya di atas tanah milik TNI didirikan bangunan oleh pihak lain atau bangunan yang merupakan aset TNI didirikan di atas lahan pihak lain.

(qlh/http://news.okezone.com/)