Sepanjang lima tahun periode pemerintahannya, Presiden Joko Widodo memfokuskan pembangunan infrastruktur, yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Targetnya pun tak main-main. Dari sisi konektivitas, ditargetkan antara lain pembangunan jalan nasional baru 2.650 kilometer dan jembatan baru 29.859 meter, serta jalan tol 1.000 kilometer.

Sebagai sektor yang paling progresif melakukan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, tercatat sejumlah perubahan terjadi dalam pembangunan ruas tol baru. Pertanyaannya, sudah sampai dimana target pembangunan 1.000 kilometer jalan tol sejak dua tahun lalu Presiden Jokowi dilantik?

Ketua Asosiasi Tol Indonesia Fatchur Rochman menilai, pembangunan jalan tol selama dua tahun terakhir ini terbilang cukup mengalami kemajuan, dilihat dari banyaknya jumlah proyek, pelaksanaan konstruksi, hingga pengadaan lahan. Namun, hal itu masih menyisakan sejumlah catatan untuk perbaikan di masa mendatang.

“Pembangunan tol termasuk sukses. Saya yakin bisa lebih panjang lagi pencapaiannya. Untuk lahan, undang-undangnya sudah bagus, bisa konsinyasi. Hanya pemerintah tidak ada uang sehingga meminjam dari badan usaha,” ujarnya, Minggu (23/10).

Berdasarkan Undang-Undang No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pengadaan lahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah dari sebelumnya menjadi tanggung jawab badan usaha.

Akan tetapi, anggaran pengadaan lahan proyek jalan tol di Kementerian PUPR pada 2016 senilai Rp1,40 triliun telah habis terserap pada kuartal pertama tahun ini sehingga pemerintah berinisiatif meminjam dana dari badan usaha, yang kemudian akan diganti melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Menurutnya, di satu sisi inisiatif itu terbukti efektif membuat proses pengadaan lahan terus bergerak. Di sisi lain, cukup membebani badan usaha mengingat hingga saat ini, kepastian mengenai pengembalian dana tersebut masih menunggu terbitnya peraturan Presiden.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), hingga kini dana talangan yang telah terkumpul dari badan usaha mencapai total Rp31,72 triliun. Dari jumlah tersebut, jumlah dana yang telah dibayarkan mencapai Rp4,30 triliun.

Kepala Sub Direktorat Pengadaan Tanah Kementerian PUPR Sri Sadono mengatakan, proses pengadaan lahan yang mengalami kemajuan cukup pesat terjadi di jaringan jalan tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra. Sementara itu, untuk ruas tol Jabodetabek, misalnya, belum mengalami kemajuan berarti.

“BLU LMAN sudah disetujui memang, tetapi kita masih harus bekerja keras,” ujarnya.

Dia memerinci, secara umum lahan TransJawa yang telah terbebas mencapai 83% dari target pemerintah yang hendak membebaskan lahan 100% pada akhir tahun ini.

Progres itu terdiri atas lahan Pejagan—Pemalang 86,40%, Pemalang—Batang 39,11%, Batang— Semarang 43,87%, Semarang—Solo 94,50%, Solo—Ngawi 98,90% Ngawi—Kertosono 90,25%, Kertosono—Mojokerto 100%, dan Mojokerto—Surabaya 94,95%.

Pengadaan lahan jalan tol Trans-Sumatra baru mencapai 38%, terdiri atas Medan— Kualanamu—Tebing Tinggi 86,37%, Medan— Binjai 77,92%, Bakauheni—Terbanggi Besar 28,44%, Palembang—Indralaya 92,32% dan Pekanbaru—Kandis—Dumai 22,23%.

Pengadaan lahan di beberapa ruas, seperti Medan—Kualanamu—Tebingtinggi dan Palembang—Indralaya ditargetkan tuntas tahun ini. Sementara itu, pembebasan lahan untuk ruas tol Jabodetabek baru tiga ruas yang cukup memadai, yatu Cinere—Jagorawi sebesar 63,70%, Bekasi—Cawang—Kampung Melayu 66,45%.

Untuk ruas lainnya, seperti Cimanggis—Cibitung masih 0,70%, Kunciran—Serpong 34,13%, Serpong—Cinere 8,80%. Dua ruas lainnya, seperti Bogor Ring Road dan Cibitung—Cilincing masih dalam tahap negosiasi. “Yang sudah ada SPP Rp5,12 triliun.

Artinya, dalam waktu dekat jumlah dana yang terbayar akan mencapai Rp5,12 triliun,” ujarnya.

KONSTRUKSI

Dari sisi konstruksi, Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna optimistis pembangunan jalan tol baru bisa mencapai 1.060 kilometer hingga 2019. Nyatanya, hingga kini realisasi pembangunan jalan tol baru mencapai 17% dari target tersebut.

“Untuk jalan tol 2015 kemarin ada 132 kilometer, hari ini tambahan 39 kilometer, belum termasuk 5 kilometer yang belum layak fungsi. Memang ada sedikit keterlambatan di proses pengadaan lahan, tetapi kami harapkan 2017 sudah bisa beroperasi,” ujarnya.

Bila dibandingkan dengan tahun lalu, tuturnya, jumlah proyek tol yang dikerjakan bertambah menjadi 48 proyek, dari sebelumnya 41 proyek. Namun, dari jumlah tersebut, baru 30 proyek yang sudah proses konstruksi, 18 sisanya belum memulai konstruksi karena lahan yang belum tersedia.

Herry juga mengatakan, pihaknya terpaksa merevisi target operasional ruas tol dari semula sepanjang 135 kilometer menjadi 90 kilometer pada tahun ini. Penurunan target tersebut terjadi lantaran terdapat setidaknya empat ruas yang tidak bisa memenuhi target operasional pada tahun ini.

Empat ruas tersebut yakni Surabaya— Mojokerto sepanjang 36,27 kilometer, Jombang—Mojokerto sepanjang 40 kilometer, Gempol—Pasuruan seksi I sepanjang 13,9 kilometer, serta Cinere—Jagorawi seksi II A sepanjang 6,40 kilometer. Target operasional ruas-ruas tol tersebut akan dialihkan pada tahun depan.

Hal itu sebagai dampak keterbatasan anggaran pemerintah untuk membebaskan lahan sehingga proses pengadaannya sempat terhenti sementara hingga adanya mekanisme dana talangan lahan.

Akibatnya, proses konstruksi pun sempat tersendat. Menurut data BPJT, dari 14 ruas yang ditargetkan beroperasi hingga akhir tahun ini, pemerintah baru mengoperasikan dua ruas tol baru yakni Pejagan—Pemalang seksi I dan II sepanjang 20,20 kilometer serta Surabaya—Mojokerto seksi IV sepanjang 18 kilometer.

Sementara itu, ruas tol lainnya, baik yang menjadi porsi pemerintah maupun badan usaha, masih dalam proses konstruksi. Dengan kata lain, dari target capaian 26,73% dari 1.000 kilometer jalan tol pada tahun ini, pemerintah baru berhasil menyelesaikan 17% dan diprediksi hanya mampu mencapai 22% hingga sisa akhir tahun.

Konsekuensinya, pembangunan jalan tol harus lebih dikebut pada tahun depan. Lahan tak sepatutnya masih menjadi ganjalan. Adanya mekanisme dana talangan lahan dan terlebih dengan disetujuinya anggaran LMAN pada 2016 senilai Rp16 triliun, dan Rp21,67 triliun pada 2017seharusnya mampu mendukung upaya pemenuhan target yang dicanangkan. Tak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk tidak mencapai target 1.000 kilometer jalan tol pada 2019 atau pada sisa waktu tiga tahun ke depan.