Jakarta -Rencana pemerintah untuk membentuk holding perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus bergulir. Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan mengapa pembentukan holding ini menjadi penting.

Menurut Sri, dengan kondisi sebagian besar BUMN yang bisnisnya terpisah-pisah, membuat struktur permodalan BUMN menjadi 'dangkal'. Akibatnya, kegiatan pembangunan yang dilakukan BUMN sangat bergantung pada suntikan modal dari anggaran pemerintah, apalagi saat BUMN memperoleh penugasan khusus.

"Setiap kali BUMN menjalankan misi pembangunan, ujung-ujungnya minta injeksi modal (dalam bentuk PMN). Jadi neracanya keropos terus," kata Sri mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno dalam rapat pembahasan Holding BUMN di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Kondisi ini menjadi tidak sehat karena keuangan negara sangat terbatas yang mengakibatkan pembangunan hanya bisa dilakukan sesuai ketersediaan dana yang dimiliki pemerintah saja.

Dalam paparannya, Sri menyebut bahwa sinergi BUMN merupakan solusi untuk menjawab kendala permodalan BUMN tersebut. Dengan adanya sinergi, BUMN bisa dikelola secara lebih profesional dan mandiri dalam hal mengelola keuangan perusahaannya.

"Ada strategi untuk memperbaiki. Keinginan dalam menciptakan BUMN yang lebih besar size-nya dan juga lebih baik dalam menciptakan nilai tambah, yaitu melalui sinergi," simpul dia.

Dengan struktur permodalan yang lebih kuat, BUMN kata Sri, bisa mengurangi ketergantungannya pada keuangan negara saat melakukan misi pembangunan. BUMN bisa mengusahakan permodalannya sendiri lewat berbagai skema pembiayaan.