REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ‎Pemerintah akan memasukan program badan layanan umum (BLU) bank tanah (land banking) dalam perubahan anggaran pemasukan dan belanja negara (APBNP) 2016. Itikad ini disebut baik dan sesuai dengan keinginan pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia.

"‎Ini menjadi solusi dari sistem yang sebelumnya mengalami stagnasi. Karena koordinasi di bawah yang agak repot untuk proyek infrastruktur, seperti yang lintas kabupaten kota. Di situ suka ada masalah," ujar pengamat infrastruktur Wicaksono Adi, Kamis (14/4).

Adi menjelaskan,‎ proses pembebasan lahan saat ini masih banyak yang diserahkan kepada kontraktor. Hal ini memang sah-sah saja. Namun dalam pelaksanaannya, tingkat kecepatan dalam pembebasan lahan dengan cara ini masih lamban. Sebab perusahaan kontraktor akan menghitung untung rugi dalam pembebasan lahan.

Meskipun kontraktor yang rata-rata milik badan usaha milik pemerintah (BUMN) ini bekerja sama dengan perbankan BUMN untuk menyediaan anggaran guna pembangunan infrastruktur, perbankan tetap akan berhitung seberapa besar dana yang bisa mereka gelontorkan.

"Kalau ada BLU dari APBN, bisa mengurangi konflik yang muncul dari hitung-hitungan untung rugi. Kontraktor bisa tahu beres masalah lahan dan mereka tinggal concern ke kontruksinya," ujarnya.

‎Menurut Adi, pengajuan BLU land banking mestinya bisa lulus tahun ini dalam APBNP, sehingga tahun ini pembangunan infrastruktur‎ yang masih terhambat dalam pembebasan lahan bisa segera dilakukan. Dengan pelaksanaan yang dimulai tahun 2016, bisa menunjang berbagai proyek yang harus diselesaikan baik dalam dua tahun atau lima tahun ke depan. Proyek-proyek seperti pembangunan rel Kereta Api, Jalan Tol, atau Pembangkit Listrik pun diharap bisa selesai sesuai jadwal.

‎"Bottle neck-nya ada di infrastruktur. Dengan asumsi tatkala infrastruktur selesai, makan dalam tempo itu roda perekonomian akan melejit," pungkasnya.