Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Mardiasmo membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Semester I 2017 pada Senin, 15 Mei 2017 di Aula Mezzanine Gedung Juanda I, Komplek Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta.

Acara dihadiri seluruh pimpinan Kantor Pusat DJKN dan pimpinan unit vertikal baik Kantor Wilayah maupun Kantor Pelayanan dari seluruh penjuru negeri.

Mengusung tema “Peningkatan Produktivitas Aset Menuju Zero Idle Guna Meningkatkan Kapasitas Fiskal”, Mardiasmo yang hadir didampingi beberapa pejabat eselon 1 Kemenkeu, menyampaikan beberapa hal yang juga berasal dari pemikiran Menteri Keuangan.

Mencermati lagu Mars DJKN yang dinyanyikan serempak oleh paduan suara dan jajaran DJKN, Mardiasmo minta agar komponen DJKN selalu menjaga api semangat sebagaimana tertuang dalam syair lagu dimaksud untuk mewujudkan visi DJKN sebagai pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Tantangan DJKN saat ini begitu besar. Saya berharap Rakernas dilaksanakan dengan fokus dan timeline yang ketat." ujar Mardiasmo. Lebih lanjut dikatakannya, selain melakukan pencatatan tantangan DJKN adalah bagaimana memanfaatkan aset negara secara optimal. "Untuk itu, Rakernas DJKN kali ini harus menghasilkan sesuatu yang langsung dapat dikerjakan dengan action plan yang riil dan terukur," pintanya. Namun demikian, Mardiasmo mengingatkan agar peran baru DJKN sebagai revenue center tidak diartikan sebagai profit center. Prinsip highest and best use tetap harus dikedepankan. “Meskipun secara hitung-hitungan ekonomi sebuah aset dapat menghasilkan penerimaan yang cukup besar jika dikerjasamakan dengan swasta, seandainya ada institusi pemerintah yang membutuhkan aset tersebut untuk mendukung tusinya agar dipertimbangkan,” contohnya.

Hal lain yang disampaikan Wakil Menteri adalah terkait persepsi para pemangku kepentingan yang perlu direspon dengan cepat dan terukur. "Untuk mengawal respon atas berbagai permohonan layanan dari stakeholders agar dibuatkan routing slip atau keeping time sehingga dapat diketahui di tahap mana respon itu terhambat." tutur Mardiasmo.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Sonny Loho menjelaskan bahwa untuk mewujudkan visi DJKN telah dimulai dengan melakukan penggalian potensi terkait tugas dan fungsi (tusi) DJKN utamanya terkait optimalisasi kekayaan negara.

Sonny melaporkan, jumlah aset tetap yang berada di Kementerian/Lembaga (K/L) berjumlah Rp1.857 triliun. Sementara yang berada di pengelola berupa aset Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berjumlah Rp342 triliun. 

Namun yang diklasifikasikan idle baru Rp40 miliar itu pun berada di BUN dan nilainya masih berdasarkan harga perolehan atau penyerahan dari pihak ketiga. Di K/L diperkirakan masih banyak aset yang idle bahkan di lingkup Kemenkeu pun juga ada. “Potensi yang dihasilkan dari optimalisasi aset negara baik itu dalam bentuk revenue (penerimaan negara-red) maupun cost saving (penghematan biaya-red) cukup besar, namun hasilnya selama 2016 baru mencapai Rp2,3 triliun” jelasnya.

Untuk itu, di Rakernas kali ini akan dilakukan sidang komisi membahas tiga sub tema utama yaitu simplifikasi proses bisnis DJKN di bidang pengelolaan aset negara, pelaksanaan revaluasi Barang Milik Negara (BMN) dan identifikasi BMN idle serta peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian (wasdal) BMN yang mendukung optimalisasi aset negara.

Pada kesempatan tersebut, Sonny juga mengharapkan sinergi dari seluruh entitas di Kemenkeu agar dapat ikut serta mendorong terwujudnya zero idle aset negara.

Rakernas yang dijadwalkan berlangsung selama 3 hari ke depan akan diisi juga dengan peresmian rumah dinas DJKN, penggunaan secara resmi website baru DJKN serta berbagai aplikasi yang dikembangkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan DJKN kepada masyarakat. (Humas DJKN)