JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah melelang tujuh proyek bendungan sebagai bagian program tahun lalu dan tahun ini. Masih ada tujuh proyek bendungan yang kini sedang disiapkan lelangnya. Pembayaran lahannya telah dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah, bukan lagi talangan badan usaha.

Dari tujuh bendungan yang sedang dilelang itu, tiga di antaranya merupakan kelanjutan dari program tahun 2017 yang digeser menjadi tahun 2018. Tiga bendungan itu adalah Sidan (Bali), Bener (Jawa Tengah), dan Tiga Dihaji (Sumatera Selatan). Adapun empat bendungan dari program 2018 yang sudah dilelang adalah Jlantah (Jateng), Randu-gunting (Jateng), Beringin Sila (Nusa Tenggara Barat), dan Sa-dawarna (Jawa Barat). 

"Direncanakan kontraknya pada bulan September," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Imam Santoso, Rabu (4/7/2018), di Jakarta 

Dari 49 bendungan yang dibangun hingga 2019, lanjut Imam, sebagian besar didesain dengan tujuan ganda, antara lain mengairi lahan pertanian, sumber air baku, pengendalian banjir, dan berpotensi menghasilkan listrik. Hanya dua bendungan yang khusus didesain untuk pengendalian banjir, yakni Sukamahi dan Ciawi (Jawa Barat). 

Secara terpisah, Kepala Pusat "Bendungan Kementerian PUPR Ni Made Sumiarsih mengatakan, proses lelang tujuh bendungan lain masih disiapkan. Tujuh bendungan itu adalah Mbay dan Manikin di Nusa Tenggara Timur, Bolanghulu di Gorontalo, Bagong di Jawa Timur, Digoel di Papua Rukoh di Aceh, dan Tamblang di Bali. Kontraknya ditargetkan sudah dapat ditandatangani paling lambat akhir tahun ini. 

Sumiarsih menambahkan, saat ini ada 35 bendungan yang sedang dibangun. Dari jumlah itu, dijadwalkan delapan bendungan dapat selesai tahun ini. Pembebasan lahan dilakukan bersamaan dengan pembangunan bendungan.

Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rahayu Puspasari ketika dikonfirmasi mengatakan, LMAN telah membayar pembebasan lahan untuk tiga bendungan, yakni Sukamahi, Ciawi, dan Rukoh.