Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI

Peraturan

Kategori :

Jenis Peraturan :

Peraturan	Keterangan	Informasi
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 547/KN/2022	Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Penggunaan Daftar Komponen Penilaian Sewa	Lihat Detail
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2022	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara, dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara	Lihat Detail
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.06/2022	Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya	Lihat Detail
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022	Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia	Lihat Detail
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 544/KN/2022	Pedoman Analisis Kelayakan Bisnis Proposal Rencana Usaha Kerja Sama Pemanfaatan Operasional Barang Milik Negara	Lihat Detail
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 182/KM.6/2022	Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 724/KM.6/2017 Tentang Format Naskah Dinas dan Produk Hukum Panitia Urusan Piutang Negara	Lihat Detail
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 9/KN/2022	Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian, Kendali Mutu, dan Kaji Ulang atas Laporan Penilaian oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Lihat Detail
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 8/KN/2022	Petunjuk Teknis Penilaian Bisnis berupa Entitas dan Ekuitas	Lihat Detail
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 213/KN/2022	Pembentukan Perpustakaan dan Pedoman Tata Kelola Perpustakaan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Lihat Detail
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022	Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara	Lihat Detail