|
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2017
|
Pedoman Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara |
Lihat Detail
|
|
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/KM.6/2017
|
Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga kepada Pejabat di Lingkungan DJKN Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2016
|
Prosedur Kerja dan Bentuk Surat Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017
|
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang |
Lihat Detail
|
|
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 96/KN/2017
|
Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 157/KN/2013 tentang Pembakuan Laporan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2016
|
Petunjuk Teknis Penilaian Kekayaan Yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2016
|
Petunjuk Teknis Penilaian Kekayaan Yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam Kelautan dan Perikanan |
Lihat Detail
|
|
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 435/KN/2016
|
Pedoman Analisis Kelayakan Bisnis Atas Proposal Rencana Usaha Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna Barang Milik Negara |
Lihat Detail
|
|
PMK Nomor 246/PMK.06/2016
|
Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan |
Lihat Detail
|
|
PMK Nomor 263/PMK.01/2016
|
Perubahan Atas PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN |
Lihat Detail
|
