|
Dokumen Penilaian Resiko Sektoral Balai Lelang
|
Dokumen Penilaian Resiko Sektoral Balai Lelang Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.06/2017
|
Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang |
Lihat Detail
|
|
Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-10/KN/2017
|
Penyebarluasan Informasi Lelang Pada KPKNL Melalui Laman DJKN |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 08/KN/2017
|
Tata Cara Pemeriksaan Pejabat Lelang Kelas I Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan, Serta Penilaian Kinerja Oleh Pengawas Lelang (Superintenden) |
Lihat Detail
|
|
Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-8/KN/2017
|
Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Penilaian Kembali Barang Milik Negara |
Lihat Detail
|
|
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 724/KM.6/2017
|
Format Naskah Dinas dan Produk Hukum Panitia Urusan Piutang Negara |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2017
|
Risalah Lelang |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2017
|
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Negara |
Lihat Detail
|
|
Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 250/KN/2017
|
Pembagian Kewenangan Penilaian Barang Milik Negara Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
Lihat Detail
|
|
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017
|
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara |
Lihat Detail
|
