Torang Pe APBN: APBN Tetap Sehat, Pastikan Kinerja Ekonomi dan Fiskal yang Berkelanjutan

Ternate, 22 Desember 2022 – Untuk mengantisipasi mobilitas masyarakat pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru, pemerintah Indonesia berfokus pada percepatan dan perluasan akses vaksinasi COVID-19 untuk menjaga ketahanan masyarakat dan menekan risiko penyebaran COVID-19. Di sisi lain, kondisi perekonomian dunia masih terus dinamis akibat volatilitas harga komoditas dan inflasi yang masih relatif tinggi pada negara-negara maju. Meskipun demikian, ekonomi Indonesia diapresiasi oleh lembaga internasional, seperti lembaga pemeringkat kredit Fitch Ratings yang memberikan peringkat (rating) kredit Indonesia tetap pada posisi BBB outlook stable. Afirmasi ini merupakan salah satu bentuk pengakuan atas stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi Indonesia ke depan, di tengah situasi global yang mengalami peningkatan risiko dan ketidakpastian.

APBN menjadi instrumen yang sangat strategis dan penting bagi negara sebagai peredam dari berbagai guncangan perekonomian global. Daya tahan APBN terus diperkuat untuk mendukung dan menjaga pemulihan ekonomi sampai akhir tahun 2022. Demikian disampaikan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara yang diwakili oleh Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Maluku Utara, Achmad Syaiful Mujab dalam acara Media Briefing Torang Pe APBN Edisi Bulan Desember 2022 Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, Kamis (22/12).

“Sampai dengan 30 November 2022, di regional Maluku Utara, pendapatan APBN telah tereaisasi sebesar Rp2,94 Triliun atau 128,17 persen dari target sedangkan belanja APBN telah terealisasi sebesar Rp13,66 Triliun atau 88,57 persen dari pagu,” papar Mujab pada acara tersebut. Selanjutnya, Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Maluku Utara ini juga menjelaskan bahwa kinerja pendapatan wilayah Maluku Utara sampai dengan 30 November 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1,02 T atau naik 53,82 persen yoy. Pajak penghasilan non migas menyumbang kenaikan sebesar Rp639,05 Miliar. “Proyeksi penerimaan pada bulan November 2022 understated (proyeksi lebih rendah dari realisasi) sebesar Rp83,96 Miliar dengan rincian realisasi pajak lebih tinggi Rp47,57 Miliar dari proyeksinya. Hal ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu peningkatan pembyaran PPh Non Migas atas ketetapan pajak dari proses pemeriksaan NPWP pusat, peningkatan PPN atas penjualan biji nikel dan setoran WP atas transaksi penyerapan anggaran, dan peningkatan PBB dari wajib pertambangan.” rinci Mujab.

Sementara itu, penerimaan Bea Cukai, pada bulan November 2022 mengalami understated proyeksi sebesar Rp32,15 Miliar yang disebabkan peningkatan penerimaan bea masuk. Deviasi PNBP dan hibah pada bulan November 2022 sebesar Rp4,24 Miliar yoy yang disebabkan lonjakan PNBP dari pendapatn izin keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry Permit).

Pada sisi belanja, di Provinsi Maluku Utara, realisasi belanja sampai dengan November 2022 untuk belanja K/L mengalami penurunan sebesar Rp311,5 Miliar atau 7,76 persen yoy yang disebabkan adanya penurunan belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar Rp166,34 Miliar (11,03 persen yoy) dan Rp219,23 Miliar (20,39 persen yoy). Realisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa yoy mengalami peningkatan sebesar 14,18 persen atau Rp1,23 Triliun. Peningkatan disebabkan adanya kenaikan realisasi penyaluran DBH dan DAK Fisik masing-masing Rp743,79 Miliar (122,07 persen yoy) dan Rp238,14 Miliar (23,17 persen yoy).

Beralih ke sisi APBD regional Maluku Utara. Realisasi pendapatan daerah hingga November 2022 sebesar Rp10,34 Triliun (79,52 persen pagu), belanja daerah Rp9,19 Triliun (65,16 persen pagu), dan pembiayaan daerah sebesar Rp454,52 Miliar. Akumulasi SiLPA yang dihasilkan sebesar Rp1,6 Triliun. Realisasi pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara s.d November 2022 masih didominasi oleh komponen dana transfer mencapai 89,29 persen dari keseluruhan pendapatan APBD. Besarnya proporsi dana transfer dalam komponen pendapatan APBD menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih perlu ditingkatkan. Lebih rinci, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) per 30 November 2022 adalah Rp1.353,12 Miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5.601,39 Miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp1.625,89 Miliar, DAK Nonfisik sebesar Rp921,2 Miliar, dan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp95,74 Miliar.

Realisasi belanja daerah sampai dengan akhir November 2022 masih terbilang rendah karena baru menyentuh angka 65,16 persen dari pagu dengan realisasi sebesar Rp9.195,75 Miliar. Realisasi tersebut sebagian besar disokong oleh belanja komponen belanja operasional. Achmad Syaiful Mujab menyampaikan harapannya agar pemda melakukan evaluasi terhadap capaian realisasi pendapatan dan menyusun strategi untuk meningkatkan PAD. Salah satu caranya dengan penguatan pemantauan pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, sambung Mujab, pemda diharapkan segera melakukan akselerasi penyaluran belanja khususnya belanja modal yang belum menyentuh 60 persen dari pagu.

Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan dari Kementerian Keuangan Maluku Utara juga menjelaskan tentang kondisi perekonomian Maluku Utara. “Pertumbuhan ekonomi di Triwulan III Tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 24,85 persen yoy, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,72 persen, dengan kontribusi terbesar disumbang oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian,” ungkapnya. Sektor produksi yang mengalami pertumbuhan ekonomi terbesar, sambung Mujab, adalah industri pengolahan sebesar 96,55 persen yoy. Sektor industri pengolahan masih mendominasi struktur perekonomian di Maluku Utara dengan proporsi 29,46 persen. Hal ini disebabkan tingginya aktivitas pada sektor industri pengolahan khususnya tambang.

“Beralih ke inflasi, Provinsi Maluku Utara pada bulan November 2022 mengalami inflasi sebesar 0,19 persen secara m-to-m dan secara yoy sebesar 3,26 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 5,42 persen (yoy). Inflasi yoy terjadi karena adanya kenaikan harga pada kelompok transportasi sebesar 2,13 persen, sementara secara m-to-m sumbangan inflasi didominasi beberapa jenis komoditas seperti ikan segar, rokok kretek filter, air kemasan, dan bawang merah. “Meskipun demikian, secara year on year, inflasi pada bulan November lebih rendah daripada bulan Oktober. Ke depan, pengendalian inflasi memiliki tantangan antara lain tingginya ketergantungan Provinsi Maluku Utara dengan pasokan pangan dari provinsi lain, risiko kenaikan harga akibat biaya logistik dan transportasi yang tinggi, serta peningkatan permintaan komoditas pangan yang tinggi seiring dengan pertumbuhan industri yang pesat”, lanjut Mujab.

Sementara itu, dari sisi produktivitas, per November 2022, Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan angka 104,84 dan Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada angka 101,82. Neraca Perdagangan Regional Maluku Utara, per November 2022, mencatatkan hasil positif pada ekspor dimana nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Komponen ekspor pada bulan November 2022 tercatat USD779,15 juta, naik 2,62 persen dibandingkan bulan Oktober 2022. Total ekspor Januari s.d. November 2022 tercatat USD7.484,86 juta. Adapun komoditas yang paling banyak diekspor berdasarkan devisa hasil ekspor s.d November 2022 adalah ferro nickel. Sementara itu, komponen impor tercatat sebesar USD352,16 juta, turun sebesar 14,64 persen dibandingkan bulan Oktober 2022. Total impor selama Januari—November 2022 sebesar USD2.532,11 juta. Komoditas yang paling banyak diimpor s.d November 2022 adalah batu bara/semi coke.

Currents/strategis issues regional yang diangkat pada periode ini yakni terkait dengan perkembangan penyaluran KUR dan UMi di Maluku Utara. “Hingga akhir November 2022, penyaluran KUR relatif tumbuh dengan baik, mencapai Rp981,62 Miliar, tumbuh 33,54% (yoy) dan telah menjangkau 15.962 debitur. Sama halnya dengan KUR, penyaluran UMi juga berkembang dengan baik, yaitu mencapai Rp8,96 Miliar dan mengalami kenaikan sebesar 222,30% (yoy) sampai 30 November 2022 dengan peningkatan jumlah debitur sebesar 193,29% (yoy). Meskipun menunjukkan tren positif, terdapat tantangan yang dihadapi dalam upaya pengembangan KUR dan pendampingan debitur UMi, diantaranya perlu adanya pemerataan penyaluran ke sektor lain karena hingga saat ini, sektor usaha perdagangan masih mendominasi.  Oleh karena itu diperlukan adanya sosialisasi KUR dan UMi yang menjangkau ke masyarakat luas, baik melalui media sosial maupun secara langsung hingga ke pendampingan intensif berupa pembinaan kepada UMKM yang menjadi debitur.” Ungkap Mujab.

Sementara itu, pada Media Briefing Torang Pe APBN kali ini, analisis tematik regional yang diangkat yaitu berupa Tata Kelola Sampah di Maluku Utara. Sebagai satu kesatuan yang penting dalam kehidupan, air dan sanitasi menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh semua pihak. Tanpa sanitasi yang baik, maka keadaan lingkungan akan menjadi kotor, kuantitas dan kualitas air akan menurun, Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan tata kelola sampah yang baik.

Berdasarkan data BPS, proporsi Rumah Tangga yang memiliki sanitasi layak di Maluku Utara pada tahun 2022 masih berada pada angka 79,39 atau berada di bawah angka nasional sebesar 80,92. Meskipun jika dilihat dari tren, sanitasi layak di Maluku Utara terus mengalami perbaika. Lebih lanjut, sanitasi di daerah perkotaan Maluku Utara telah lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase nasional, akan tetapi di daerah pedesaan masih belum.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa komposisi sampah di Maluku Utara didominasi oleh sampah Rumah Tangga, Pasar, dan Perniagaan dengan setidaknya 4 TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)/TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) dan 40 Bank Sampah Unit. Adapun kendala yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan sampah adalah belum memadainya armada pengangkut sampah dan tingkat kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya yang masih rendah.

Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya dalam mengatasi permasalahan tersebut melalui program Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), alokasi anggaran kegiatan sanitasi layak kepada Kementerian PUPR pada tahun 2021 dan 2022, serta realisasi DAK Fisik sub bidang sanitasi. Dengan adanya perbaikan sanitasi dan pengelolaan sampah di Maluku Utara, sedikit banyak akan memberikan pengaruh terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan UHH (Usia Harapan Hidup) di Maluku Utara yang terus mengalami tren peningkatan.

Berkaitan dengan current/strategic issues yang telah dibahas, Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara menyampaikan berbagai macam policy responses, diantaranya berupa perlu adanya pembinaan terhadap UMKM baik melalui seminar maupun pelatihan hingga kerja sama secara intensif antara Pemerintah Daerah dengan lembaga penyalur KUR dan UMi serta perlu aktifnya Pemerintah Daerah dalam mengakses dan mengupdate data di aplikasi SIKP. Adapun terkait dengan kelayakan dan tata kelola sampah, diharapkan Pemerintah Daerah dapat menambah armada pengangkut sampah dan menempatkan lebih banyak tempat sampah di tempat umum serta TPA guna memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

“Walaupun ekonomi Indonesia masih menunjukkan resiliensi di tengah peningkatan risiko dan ketidakpastian ekonomi global, Pemerintah terus mewaspadai faktor-faktor yang berpotensi memberikan downside risks yang serius pada perekonomian. Dengan pertimbangan tersebut, APBN 2023 didesain dengan optimis namun tetap waspada. Pemerintah terus mengoptimalkan APBN sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, dan menjaga momentum pemulihan ekonomi, dengan memastikan APBN tetap sehat dan berkelanjutan,” pungkas Mujab.

“Selain itu, APBN juga diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas serta transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan otoritas moneter dan sektor keuangan, melalui bauran kebijakan yang sinergis, serta menjaga pengelolaan fiskal secara prudent agar kinerja fiskal tetap sustainable dalam jangka menengah dan panjang,” lanjutnya. “Kita berharap di tahun 2022 yang sebentar lagi berakhir, mampu kita lewati dengan baik sehingga kita bisa menyongsong tahun 2023 dengan lebih optimis untuk mengawal pemulihan ekonomi nasional.” Tutup Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara di hadapan para media.

***

Narahubung Media:

Imam Tri Wibowo 0921 3111178

Kepala Seksi PPA I B djpbmalut@kemenkeu.go.id

Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara

Kementerian Keuangan