Ternate ─ Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara melaksanakan
agenda rutin media briefing Torang Pe APBN Edisi Bulan September 2023 di Aula Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate pada Rabu (27/09). Acara
dihadiri seluruh perwakilan instansi vertikal Kementerian Keuangan beserta
media lokal di Provinsi Maluku Utara.
Acara diawali dengan pemaparan oleh Kepala Perwakilan Kementerian
Keuangan Provinsi Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata, terkait kondisi
perekonomian Indonesia dan kinerja APBN hingga Bulan Agustus 2023. Memasuki
akhir Triwulan III Tahun 2023, tekanan dan ketidakpastian pada perekonomian
global masih tinggi yang ditandai dengan harga minyak dunia yang meningkat di
tengah fluktuasi harga komoditas. Namun, di lain sisi, hingga Agustus 2023 aktivitas
ekonomi domestik terjaga baik dengan inflasi domestik yang terkendali. Hal ini
sejalan dengan kinerja APBN secara nasional terjaga positif.
Selanjutnya, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku
Utara menyampaikan kinerja perekonomian Maluku Utara, dimana pertumbuhan
ekonomi Maluku Utara masih yang tertinggi dengan industri pertambangan dan
penggalian tetap menggeliat di tengah harga komoditas dan permintaan global
yang fluktuatif sejalan dengan inflasi yang relatif masih cukup tinggi sehingga
harga beras perlu dinormalisasi.
“Laju PDRB pada Kuartal II Tahun 2023 tumbuh kuat sebesar 23,89 persen
(yoy), dengan laju inflasi Agustus 2023 tercatat sebesar 4,32 persen (yoy),”
jelasnya. Dari sisi neraca perdagangan, surplus neraca perdagangan masih terus
berlanjut dan berada pada angka USD444,67 juta untuk Agustus 2023 dengan
komoditas ekspor penyumbang devisa terbesar berupa ferronickel. Sementara itu,
kinerja sektor keuangan hingga akhir Juni 2023 masih positif meskipun melandai dengan
pertumbuhan pada Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit.
Berikutnya, kinerja fiskal regional Maluku Utara sampai dengan Agustus
2023 tumbuh akseleratif. Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp2,83 Triliun
(82,96 persen dari target) dan mengalami kenaikan sebesar 49,77 persen (yoy).
Kenaikan PPh Non-Migas masih menjadi andalan yang menunjang pertumbuhan
pendapatan APBN sebesar Rp736,44 Miliar (68,89 persen). Sama halnya dengan
pendapatan negara, belanja negara mengalami kenaikan sebesar 14,99 persen (yoy)
atau terealisasi sebesar Rp10,47 Triliun (60,60 persen dari pagu belanja).
Tumbuhnya realisasi belanja didorong oleh kenaikan Belanja Pemerintah Pusat
(khususnya belanja barang) dan Transfer ke Daerah (khususnya Dana Bagi Hasil)
yang signifikan.
“Secara spasial, di tengah belanja daerah regional Maluku Utara masih
mengalami ekspansif, realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) masih
terkontraksi. Hingga akhir Agustus 2023, pendapatan daerah konsolidasi seluruh pemda di Maluku Utara)
terealisasi sebesar Rp6,69 Triliun (42,92 persen dari target), menurun sebesar
1,72 persen (yoy). Di lain sisi, belanja daerah telah terealisasi sebesar
Rp6,58 Triliun (41,17 persen dari pagu), meningkat 5,34 persen (yoy),” tambah
Tunas Agung saat menjelaskan perkembangan kinerja APBD.
Pada kesempatan tersebut, Tunas Agung turut menyampaikan terkait potensi
pengembangan sentra industri peternakan ayam di Maluku Utara. Ini sejalan
dengan kebutuhan Maluku Utara yang sangat tinggi terhadap konsumsi daging ayam,
yakni sebanyak 1.862 ton per tahun (2022) sementara produksinya masih sedikit
yaitu sebanyak 63,67 ton per tahun (2022). Dengan pengembangan sentra industri
peternakan ayam, diharapkan dapat menekan harga ayam pedaging dan telur di
Maluku Utara guna mewujudkan kemandirian pangan di Maluku Utara. Meskipun
demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, salah satunya terkait dengan
biaya produksi yang cukup besar karena minimnya ketersediaan pakan, teknologi,
dan sarana produksi yang masih terbatas di Maluku Utara sehingga harganya
cenderung tinggi.
Isu tematik regional yang diangkat pada Torang Pe APBN kali ini yaitu
berupa Reviu Ketimpangan Fiskal Horizontal Antar Daerah di Maluku Utara
berdasarkan perhitungan Indeks Williamson yang mengukur kesenjangan pada
pembangunan suatu wilayah dan Entropi Theil yang menganalisis kecenderungan
konsentrasi geografis selama periode waktu tertentu. Pada kedua indeks
tersebut, apabila nilainya semakin mendekati 0, maka menunjukkan bahwa hasil yang
diperoleh semakin baik.
Dari hasil perhitungan Indeks Williamson, diketahui bahwa tingkat
ketimpangan fiskal dan pembangunan di Maluku Utara cukup rendah, dengan indeks
rata-ratanya sebesar 0,008 di tahun 2022. Sementara itu, berdasarkan Indeks
Entropi Theil yang memberikan gambaran lebih rinci mengenai ketimpangan sosial,
menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan di wilayah Kabupaten/Kota Maluku Utara
sangat baik, dengan rata-rata di bawah 0,014 pada tahun 2022.
Sebagai simpulan, Tunas Agung menyampaikan bahwa kinerja perekonomian
Maluku Utara kembali tumbuh kuat pada kuartal II 2023 diiringi oleh inflasi
yang terjaga pada level moderat dan neraca perdagangan yang mampu
mempertahankan tren surplus. Kinerja APBN dan APBD sampai dengan bulan Agustus
2023 yang tumbuh akseleratif diharapkan dapat terus dijaga agar peran APBD
sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi dapat optimal dalam memberikan
perlindungan kepada masyarakat.
Informasi lebih lanjut dapat
mengubungi Pusat Kontak Layanan Halo DJKN melalui call center 150-991 atau email halodjkn@kemenkeu.go.id serta dapat
melalui Kontak Layanan KPKNL Ternate di https://linktr.ee/KPKNLTernate atau
datang lansung ke Jl. Yos Sudarso No.333, RT.008/RW.004, Kp. Pisang, Kec.
Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara 97712.