SP – 4/Malut/2024
Torang Pe APBN Bulan Maret
2024: APBN Tetap Solid,
Jaga Optimisme di Tengah
Dinamika Ekonomi
Global
Ternate, 27 Maret 2024 – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara melaksanakan agenda rutin media briefing Torang Pe
APBN Edisi Bulan Maret 2024
di Aula KPPN Ternate pada Rabu (27/03). Acara dihadiri seluruh perwakilan instansi
vertikal Kementerian Keuangan
beserta media lokal di Provinsi
Maluku Utara.
Membuka pemaparan hari ini, Perwakilan Kementerian
Keuangan Provinsi Maluku
Utara,
Tunas Agung Jiwa Brata, mengungkapkan kondisi dan isu global yang perlu menjadi perhatian,
mulai dari tekanan dan ketidakpastian pada perekonomian yang disebabkan oleh eskalasi konflik
dan
perang di beberapa negara sehingga menyebabkan
melemahnya
pertumbuhan ekonomi
global dan kerentanan rantai pasok. Harga komoditas cenderung fluktuatif dengan ketidakpastian yang masih tinggi. Meskipun demikian, hingga Februari 2024, aktivitas ekonomi domestik terjaga
baik. Inflasi domestik terkendali, namun kenaikan harga pangan perlu diantisipasi.
Masuk ke kondisi regional Maluku Utara, kinerja fiskal regional Maluku Utara, sampai dengan Februari
2024, kinerja APBN dan APBD berada pada posisi yang cukup memuaskan.
Pada sisi APBN, pendapatan negara terealisasi sebesar Rp856,40 Miliar (17,10% dari target)
dan
mengalami kenaikan sebesar 57,99% (yoy) dengan kontribusi utama
kenaikan pendapatan
masih berasal
dari
Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas. Sejalan dengan pendapatan negara, belanja negara
juga
mengalami kenaikan sebesar 25,34% (yoy) atau terealisasi sebesar Rp2.441,26
Miliar (13,65% dari pagu belanja). Tumbuhnya
realisasi belanja didorong oleh
kenaikan Belanja Pemerintah Pusat, tepatnya belanja barang dan kenaikan realisasi
Transfer Ke Daerah pada Dana Bagi Hasil (DBH).
Per Februari 2024, TKD telah disalurkan sebesar 16,89% dari pagu. Pada penyaluran TKD terdapat beberapa isu strategis yang muncul, diantaranya terkait dengan penyaluran dana desa, dimana dari 9 Pemda penerima dana desa di Provinsi Maluku Utara, per 26 Maret 2024, 6 Pemda sudah terdapat penyaluran dana desa Tahap I. Tak hanya itu, terdapat isu terkait dengan 7 dari 11 Pemda yang telah melakukan Rekonsiliasi Pajak Pusat Semester II Tahun 2023 sebagai syarat salur DBH Pajak Triwulan I dan Triwulan II TA 2024.
Isu strategis terkait TKD lainnya yaitu terkait penyaluran Dana Alokasi Umum
(DAU), dimana hingga saat ini
Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum mendapatkan
rekomendasi
penyaluran DAU Block Grant bulan Februari dari DJPK. Selain itu, berdasarkan KMK Nomor
1/KM.7/2024, terdapat penundaan DAU Block Grant Bulan Februari pada Kabupaten Halmahera
Utara karena tidak disampaikannya data/informasi keuangan daerah. Penundaan DAU ini telah dibayarkan
pada bulan Maret.
“Berlanjut ke APBD, per akhir Februari 2024, pendapatan dan belanja daerah menunjukkan
kondisi yang positif. Realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp1.956,48
Miliar atau
sebesar 14,26% dari
target, naik 26,00% (yoy) yang didominasi oleh komponen dana transfer. Sama seperti pendapatan daerah, belanja daerah realisasinya juga mengalami peningkatan
Selanjutnya, Tunas Agung Jiwa Brata
mengungkapkan kondisi perkembangan ekonomi di Maluku Utara, dimana hingga akhir Tahun
2023,
pertumbuhan
ekonomi Maluku
Utara semakin
menguat dengan pertumbuhan secara kumulatif di atas
20%
dan menjadi yang
tertingi di Indonesia. Industri pertambangan dan penggalian tetap tumbuh dan mendominasi.
“Berdasarkan data BPS, laju PDRB pada Kuartal IV Tahun 2023 tumbuh kuat sebesar
17,99% (yoy) dan 20,49% (ctc), masih tertinggi secara nasional. Kemudian, pada Februari 2024, laju inflasi
Maluku Utara tercatat sebesar 2,71% (yoy), meskipun menurun dari bulan
sebelumnya, akan tetapi masih berada di atas nasional yang sebesar 2,75% (yoy). Kota Ternate
mengalami inflasi sebesar 2,29% (yoy)
dan Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 4,68% (yoy).
Komoditas beras, bahan bakar rumah tangga, baju muslim pria, dan sigaret kretek mesin
masih
menjadi komoditas
utama penyumbang inflasi Februari
2024 secara yoy,” jelasnya.
Dari sisi neraca perdagangan, surplus neraca
perdagangan masih terus berlanjut dan berada pada
angka USD257,23 Juta untuk Februari 2024 yang
masih didominasi oleh produksi
smelter feronikel di Halmahera tengah dan Halmahera Selatan. Selain ferronickel, ekspor Maluku
Utara berasal dari oksida nikel, nikel matte, bijih besi, hasil perikanan, serta hasil perkebunan. Dari sisi impor, Impor bulan Februari 2024 tercatat sebesar USD302,67 juta yang sebagian besar berasal dari komoditas pembangunan smelter berupa mesin-mesin serta bahan baku mineral
pembangkit listrik tenaga panas bumi.
Meninjau
sektor primer di Maluku Utara, tepatnya pada
sisi kesejahteraan petani dan
nelayan, Nilai Tukar Petani (NTP) secara gabungan pada Februari 2024 berada di angka 102,86
tumbuh 0,06% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Jika dirinci, pada Februari 2024, NTP
Gabungan Tanpa Perikanan tercatat sebesar 102,98 naik 0,08% (mtm) dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang tercatat sebesar 100,95 turun sebesar 0,29% (mtm) yang
terjadi pada
subsektor perikanan tangkap dan
budidaya.
Berlanjut ke isu strategis, Tunas Agung Jiwa Brata menyampaikan
perkembangan
penyaluran KUR dan UMi Provinsi
Maluku Utara. Per Februari 2024, penyaluran KUR
dan
UMi mengalami lonjakan yang cukup signifikan dengan realisasi KUR Rp96,09 Miliar untuk 1.318
debitur dan tumbuh Rp88,72 Miliar (yoy) dan realisasi UMi sebesar Rp489,44 Juta untuk 90
Debitur.
Dalam rangka pengembangan ekonomi daerah, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
turut menyampaikan terkait potensi pengembangan sabut kelapa di Provinsi Maluku Utara.
Sebagaimana yang diketahui, pohon kelapa memiliki segudang manfaat, salah satunya
sabut kelapa yang bisa diolah dan diurai menjadi
bahan bakar energi terbarukan. Salah satu contoh nyata pemanfaatan
sabut kelapa ini telah dilakukan oleh PT Dewa Agricoco
Indonesia
(Dewacoco) berhasil mengubah limbah sabut kelapa menjadi bahan bakar energi
terbarukan
atau biomassa limbah sabut kelapa. Pasalnya baru-baru ini, Dewacoco
baru saja meresmikan
pengoperasian pabrik Dewacoco di lahan seluas 58 Hektar di antara perkebunan kelapa, Desa
Goal, Sahu Timur,
Halmahera Barat.
“Perlunya penyediaan bahan bakar nabati dengan permintaan
pasar dunia untuk kelapa dan produk
turunannya yang terus meningkat menjadi sebuah potensi bagi Maluku Utara sebagai
“Dengan diolahnya sabut kelapa sebagai biomasa, diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat setempat guna memacu energi keberlanjutan dan membangun kesadaran bersama tentang perbaikan lingkungan. Tak hanya bahan bakar biomassa, terdapat pula potensi pengolahan kelapa dalam bentuk kopra kering, Virgin Coconut Oil (VCO), Crude Coconut Oil (CCO), Coconut Paring Oil, Charcoal, Desicated, tepung,” lanjutnya.
Berpindah ke isu tematik, Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara mengangkat tema analisis terkait dengan Analisis Perkembangan Capaian Indikator
Infrastruktur Konektivitas. Pada bidang konektivitas
darat, berdasarkan
Open
Data PUPR, Persentase
kemantapan jalan mengalami
peningkatan
pada tahun 2023, dimana jalan kota sebagian besar dalam kondisi mantap (71,63%)
meskipun jalan kabupaten
angka kemantapan jalannya masih di bawah 50% (46,81%).
Sementara itu, pada bidang konektivitas laut, jumlah stasiun radio pantai di Maluku Utara sebanyak 4 unit di tahun 2022, berkurang dari kondisi tahun 2020 sejumlah 7 unit. Tren penurunan juga terjadi pada penurunan penghabisan BBM Kapal Negara Kenavigasian yang berlayar di wilayah Maluku Utara sejak tahun 2021 hingga bernilai Rp204,67 juta pada tahun 2023. Seiring dengan hal tersebut, terjadi pula tren penurunan pada jumlah armada kapal patroli yang turun dari 12 di tahun 2018-2021 menjadi 10 di tahun 2022.
Pada bidang konektivitas udara, terjadi penurunan tren aktivitas keberangkatan pesawat menuju Maluku Utara pada tahun 2018 hingga tahun 2021 yang diakibatkan karena pandemi covid-19. Pada periode tersebut, pihak maskapai memutuskan untuk menurunkan tarif hingga 50% lebih untuk mencegah anjloknya daya beli masyarakat. Meskipun demikian, pada tahun 2022 aktivitas keberangkatan pesawat kembali menguat di angka 3058 yang disebabkan pelonggaran kebijakan PSBB.
Tak lupa, pada bidang teknologi informasi dan komunikasi, Indeks pembangunan TIK
Maluku Utara meningkat
dari 2021 ke 2022, yaitu dari 5,03 menjadi 5,27. dan masuk kategori sedang
dengan penyumbang terbesar berasal
dari subindeks keahlian (indeks 6,66). Dari sisi
akses dan infrastruktur berada pada indeks 5,36 dan yang terendah adalah indeks penggunaan
TIK sebesar 4,48. Rendahnya penggunaan TIK di antaranya diindikasikan terjadi karena sebaran
jaringan komunikasi data yang kurang merata. Daerah terpencil masih
kesulitan mengakses internet, khususnya di
wilayah Sula, Taliabu.
Berpindah ke isu lokal, terdapat fenomena kenaikan harga beras di Provinsi Maluku Utara pada awal tahun 2024. Pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, memberi andil inflasi sebesar 0,88 persen yang disumbang salah satunya dari komoditas beras. Halmahera Tengah menjadi daerah dengan harga beras tertinggi, yaitu sebesar Rp19.000 kg. Sementara itu, Pulau Taliabu menjadi daerah dengan harga beras terendah, yakni Rp16.000/kg. Haltim sebagai lumbung padi Malut justru menjadi salah satu daerah dengan harga beras tertinggi yaitu Rp18.000/kg. Ditengarai kenaikan harga beras disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya berupa penurunan produksi beras pada awal tahun 2024 terkait musim tanam yang mundur akibat fenomena El Nino, ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan beras dari luar daerah masih tinggi, khususnya dari Jawa dan Manado diiringi dengan kenaikan komponen biaya transportas, serta tingginya permintaan beras pada akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024, namun tidak diiringi persediaan yang memadai akibat penurunan produksi beras di daerah pemasok.
Sebagai
simpulan, Tunas menyampaikan bahwa secara umum, kinerja perekonomian Maluku Utara kembali tumbuh kuat pada kuartal
IV 2023 seiring dengan neraca perdagangan
yang mampu mempertahankan tren surplus hingga akhir tahun 2023 dan berlanjut pada Februari
2024 dengan inflasi yang mengalami deselerasi dibandingkan dengan Januari 2024. Dari segi
fiskal, kinerja APBN Regional Maluku Utara awal tahun 2024 terus tumbuh positif seiring dengan
APBD Regional yang juga mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu, potensi investasi regional
harus terus dikembangkan dengan sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya
melalui realisasi
pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
“APBN 2024
terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi daya
beli, menjaga
stabilitas ekonomi, dan mendukung
berbagai agenda pembangunan.” Tutupnya
mengakhiri Torang Pe APBN di depan para awak media dan instansi vertikal Kementerian Keuangan di Maluku Utara.
***
Narahubung Media:
Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara 08114333397
Kementerian Keuangan
djpbmalut@kemenkeu.go.id