Kementerian Keuangan, sejak tahun 2019 telah menginisiasi ruang kerja kolaboratif untuk menghasilkan efisiensi ruangan dalam rangka menuju Ruang Kerja Kolaboratif (RKB) dengan harapan dapat mewujudkan budaya kerja yang agile, fleksible, responsive, dan humanis.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meresmikan Ruang Kerja Kolaboratif dalam rangka Flexible Working Space menuju Ruang Kerja Masa Depan (RKMD) yang terdiri dari: Acitivity Based Workplace, Co-Working Place, Satellite Office, Ruang Rapat Bersama, dan juga Ruang Layanan Bersama pada Jumat (22/10).

“Jajaran di Kementerian Keuangan menganggap semua gedung dan ruangan adalah milik bersama, kita masuk ke ekonomi yang disebut share ekonomi, ekonomi yang sebetulnya saling menggunakan bersama. Ekonomi ini akan semakin menuju kepada efisiensi, dimana tidak hanya ruang fisik seperti ini yang bisa dipakai bersama, services atau pelayanan pun bisa bersama”, terang Menteri Keuangan dalam peresmian Ruang Kerja Kolaboratif Kemenkeu

KPKNL Ternate yang dalam hal ini diwakili oleh Aswin Raihansyah berkesempatan memberikan testimoni dalam menggunakan ruang kerja Activity Based Workplace (ABW) yang telah diterapkan pada KPKNL Ternate. Aswin mengatakan bahwa KPKNL Ternate telah menerapkan Activity Based Workplace (ABW) pada ruang kerja utama. “Kami sudah menerapkan konsep non dedicated seat, clean desk dan open space,” Imbuhnya.

Menteri Keuangan juga menekankan terkait Flexible Working Arrangement (FWA) bahwa Kemenkeu harus sudah mulai memikirkan skema terbaiknya pasca pandemi ini yang akan menjadi acuan new normal bagi pola kerja di Kemenkeu. Kita coba untuk melakukan perubahan budaya kerja di Kementerian Keuangan yang tadi open, transparant, realible, safety dan security dari data maupun confidentiality dari isu-isu yang kita miliki, tetap bisa kita jaga. “Saya ingin di seluruh jajaran Eselon I, Kanwil coba kita sudah melakukan perubahan, kita nanti akan melihat suasana dan cara kerja kita yang makin berubah,” Pungkasnya.

Ruang Kerja Kolaboratif merupakan cara kerja dengan berprinsip yaitu: (i) borderless organisasi yaitu penerapan organisasi tanpa sekat dengan memperhatikan aspek humanis, produktif, serta penerapan pola kerja matriks dan squad, (ii) kebijakan delayering yang modern yang berdampak pada efisiensi SDM, (iii) harmonisasi, penyederhanaan proses bisnis dan evaluasi dalam memenuhi kebutuhan organisasi, (iv) penyempurnaan kebijakan manajemen talenta yang yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap cara bekerja baru yang menjawab tantangan disrupsi, (v) Penyediaan collaboration tools yang user centric, serta (vi) pembentukan tim berbasis proyek dalam collaboration tools.

Program Ruang Kerja Kolaboratif ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi nasional, terutama mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dan perkembangan menuju Digital Governance.