Tarakan- Selasa (29/3) bertempat di Gedung Walikota Tarakan dilakukan penandatanganan dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Pengelolaan Aset Daerah antara  Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dengan Pemerintah Kota Tarakan.

Walikota Tarakan Sofian dalam sambutannya menyampaikan bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kota Tarakan diperlukan transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam penggunaan aset daerah untuk melayani kepentingan masyarakat.

“Diperlukan sistem manajemen aset yang handal yang mampu menjawab kebutuhan,” ungkap sofian. Menutup sambutannya Walikota Tarakan menekankan pentingnya kerjasama dan sinergi dengan instansi lain yang berkompeten yaitu Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dalam hal ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan sebagai unit pelayanan.

Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur Surya Hadi mengatakan bahwa setiap instansi baik daerah maupun pusat sangat mendambakan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saat diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). “Predikat tersebut merupakan predikat tertinggi dan menunjukkan bahwa aset dan keuangan dikelola secara sehat dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Surya.

Surya juga menyoroti masalah tanah bekas wilayah kerja pertambangan (WKP) yang belum jelas status hukumnya, karena ada yang dikuasai pertamina, pemerintah kota, dan bahkan ada yang dikuasai pihak ketiga secara tidak sah. “Dengan prinsip pengamanan aset negara maka pertemuan yang melibatkan berbagai unsur instansi terkait dan masyarakat mendesak untuk dilakukan.”tegas Surya.

Dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) ini yang ruang lingkup kesepahaman dan kerjasama mencakup penilaian barang milik daerah (BMD), pelelangan/penjualan BMD, bimbingan teknis penilaian, pelelangan dan implementasi pengelolaan BMD, konsultasi sistem pengelolaan BMD, dan penagihan piutang daerah.(foto,naskah-HI- KPKNL Tarakan)