Profil Singkat

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang berkedudukan di Jalan Halmahera No. 175, Pamusian, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, wilayah kerja KPKNL Tarakan meliputi Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung. Semua kabupaten/kota tersebut masuk ke wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Utara.

Tugas dan Fungsi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang.  Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menyelenggarakan fungsi  yang  meliputi:

       1.    Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;

       2.    Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;

       3.    Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;

       4.    Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;

       5.    Pelaksanaan pelayanan penilaian;

       6.    Pelaksanaan pelayanan lelang;

       7.    Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;

       8.    Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;

       9.    Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan

     10.   Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Tarakan terdiri dari:

       1.    Subbagian Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.

       2.    Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/ daftar barang milik negara/kekayaan negara.

       3.    Seksi Piutang Negara

Mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

       4.    Seksi Hukum dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, Jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

       5.    Seksi Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

       6.    Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Saat ini keseluruhan staf pegawai KPKNL Tarakan berjumlah 20 orang dan 10 orang tenaga honorer untuk mendukung pelayanan yang diberikan KPKNL Tarakan.

Janji Layanan

KPKNL Tarakan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan yang prima bagi para stakeholder yang salah satunya dilakukan melalui percepatan layanan KPKNL Tarakan yang terdiri dari:

Selain itu, dalam melaksanakan janji layanan maupun SOP layanan sesuai peraturan yang berlaku, KPKNL Tarakan juga membuat prosedur penanganan keterlambatan pelayanan kekayaan negara dan lelang. Dalam hal ini, apabila terdapat keterlambatan pelayanan dan/atau ketidakhadiran petugas APT, maka KPKNL Tarakan akan memberikan reward sesuai dengan kondisi dibawah ini:

       1.    Pelayanan melebihi norma waktu SOP yang ditentukan, diberikan reward berupa:

·         Penyampaian surat permohonan maaf dari Kepala KPKNL Tarakan kepada pengguna layanan; dan

·         Kunjungan langsung ke kantor unit pengguna dalam rangka penyampaian maaf atas keterlambatan pelayanan.

       2.    Ketidakhadiran petugas pada APT sehingga pengguna layanan harus menunggu lebih dari 30 menit, diberikan reward berupa:

·         Penyampaian surat permohonan maaf dari Kepala KPKNL Tarakan kepada pengguna layanan; dan

·         Pelayanan berikutnya kepada pengguna layanan ini dilakukan oleh atasan langsung petugas dimaksud.

Informasi Kontak Layanan

       1.    Layanan APT Online KPKNL Tarakan (https://www.kpknltarakan.site)

       2.    Layanan Pesan Whatsapp KPKNL Tarakan (0811-5308-111)

Informasi Layanan Pengaduan

       1.    Formulir pengaduan (https://bit.ly/TARAKANWBSFORM)

       2.    E-mail (kikpknltarakan@gmail.com)

       3.    Whistle Blower Kementerian Keuangan (www.wise.kemenkeu.go.id)

       4.    Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat pada (www.lapor.go.id)

       5.   Call Center Halo DJKN (150 991)

       6.  Kotak pengaduan pada Area Pelayanan Terpadu KPKNL Tarakan