1. Profil Kantor

            Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang berkedudukan di Jalan Halmahera No. 175, Pamusian Kota Tarakan Kalimantan Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Negara, wilayah kerja KPKNL Tarakan meliputi Kota Tarakan, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung, Semua kabupaten/kota tersebut masuk ke wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Utara, kecuali Kabupaten Berau yang merupakan wilayah Propinsi Kalimantan Timur.

2. Tugas dan Fungsi

           Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.  Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menyelenggarakan fungsi  yang  meliputi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan  kekayaan  Negara;
3. Regristasi, penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan,  eksekusi,  pemeriksaan  harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyimpanan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau  jumlah  hutang,  usul  pencegahan  dan  penyanderaan penanggung hutang  dan/atau  penjamin  hutang  serta  penyiapan data usul penghapusan piutang  Negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan  penanggung hutang atau pinjaman hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada pejabat lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutangnegara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
14. Pelaksanaan administrasi kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,  struktur organisasi pada KPKNL Tarakan terdiri dari:

1.    Subbagian Umum;

2.    Seksi Pengelolaan Kekayaan negara;

3.    Seksi Pelayanan Penilaian;

4.    Seksi Piutang negara;

5.    Seksi Pelayanan lelang;

6.    Seksi Hukum dan Informasi;

7.    Seksi Kepatuhan Internal;

8.    Kelompok Jabatan Fungsional.

    KPKNL Tarakan saat ini dipimpin oleh Kepala Kantor Doni Prabudi, dibantu Kepala Subbagian Umum Nurtina Rahma Fahriza, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Bayu Saputra Surya Wardhana, Plt. Kepala Seksi Pelayanan Penilaian Nurtina Rahma Fahriza, Plt. Kepala Seksi Piutang Negara Melliana Andriani Susanto, Plt. Kepala Seksi Pelayanan Lelang Bayu Saputra Surya Wardhana, Kepala Seksi Hukum dan Informasi Melliana Andriani Susanto, dan Kepala Seksi Kepatuhan Internal Lapianus Bubu. Keseluruhan staf pegawai KPKNL Tarakan adalah berjumlah 22 orang dan 10 orang tenaga honorer untuk mendukung pelayanan yang diberikan KPKNL Tarakan.

4. Peran Strategis Organisasi

            KPKNL Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan Negara, pengurusan piutang Negara dan pelayanan Lelang, KPKNL memiliki peran strategis berikut :

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

        Sebagai pengelola kekayaan Negara, KPKNL memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan Negara, pengamanan kekayaan Negara dan penatausahaan kekayaaan Negara. Fokus pengelolaan kekayaan Negara ditunjukan pada penertiban Barang Milik Negara  (BMN) dengan tujuan utama adalah melakukan pemutakhiran pembukuan BMN, mewujudkan penatausahaan BMN diseluruh satuan kerja instansi Pemerintah Pusat, menyajikan koreksi nilai aset tetap pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan melakukan tindak lanjut penatausahaan dan pengelolaan BMN yang tertib dan optimal.

2. Penilaian Kekayaan Negara

        Penilaian terhadap kekayaan Negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan  Negara setelah dilakukan invetarisasi untuk menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan Negara. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan Negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik Negara lainnya yang berada pada lingkungan Kementerian/Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah. Hasil Penilaian Kekayaan Negara tersebut antara lain digunakan untuk penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN/BMD. Dengan demikian hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan Negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip The Highest and The Best Use.

3. Pengurusan Piutang Negara

        Pengurusan piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun  tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun. Sejak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, piutang macet yang berasal dari BUMN tidak diserahkan lagi pengurusannya kepada PUPN/DJKN, sehingga fokus pengurusan dilakukan terhadap Piutang Negara  yang telah diserahkan dan Piutang Negara dari instansi pemerintah.

4. Pelayanan Lelang

        Pelayanan Lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan non eksekusi dan eksekusi terhadap suatu putusan/ penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Risalah lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai akta van transpor untuk kepentingan peralihan hak. Lelang diharapkan menjadi paradigma yang meresap ke dalam “mindset” masyarakat, sehingga lelang dipandang sebagai sarana transaksi pilihan dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dalam melaksanakan Pengurusan Piutang Negara, KPKNL memperoleh hasil berupa Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara, Pengelolaan Kekayaan Negara juga mengahsilkan PNBP asset berupa manfaat ekonomi, sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang memperoleh hasil Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II serta Pegadaian yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak  (PNBP).