Tarakan – Perekonomian Indonesia yang
semakin berkembang pasca Pandemi Covid-19 terus menunjukkan tren positif. Untuk
memastikan kestabilan roda perekonomian tersebut, APBN hadir sebagai instrumen
fiskal yang digunakan sebagai alat berjaga-jaga dalam menghadapi gejolak global
yang masih penuh dengan ketidakpastian. Pada Konferensi Pers Pelaksanaan APBN
di Kalimantan Utara triwulan I tahun 2023 Kamis (13/4), Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan Doni Prabudi menyampaikan
pelaksanaan APBN terkait kegiatan Pengelolaan Kekayaan Negara, Pelayanan
Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara. Kegiatan yang digelar secara luring di
Paguntaka Ballroom KPKNL Tarakan ini mengusung topik utama “Peningkatan
Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Sampai dengan akhir triwulan
I 2023, KPKNL Tarakan telah menghasilkan PNBP sekitar Rp2,62 Miliar atau
setara 25,81 persen dari target total PNBP KPKNL Tarakan tahun 2023. Penerimaan
negara tersebut didominasi oleh PNBP pengelolaan BMN yang mencapai Rp2,3 Miliar.
Untuk pelaksanaan lelang, PNBP berupa bea lelang yang telah berhasil diperoleh
adalah sebesar kurang lebih Rp268 Juta. Nilai tersebut diperoleh dari kegiatan
layanan lelang dengan nilai pokok lelang sebesar Rp12,78 Miliar. Sedangkan di
bidang Piutang Negara, sampai dengan akhir Maret 2023, KPKNL Tarakan
berhasil menyelesaikan pengurusan Piutang Negara sekitar Rp200 Juta dengan
perolehan PNBP sebesar Rp5,6 Juta.
Tidak hanya berfokus pada
pencapaian target penerimaan negara, KPKNL Tarakan juga secara aktif mendukung
pembangunan beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Kalimantan
Utara dan juga proses Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN. Dukungan
tersebut diwujudkan dalam bentuk penilaian Barang Milik Negara/Daerah dan juga
kegiatan pengelolaan kekayaan negara lain. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan
bahwa setiap proses tata kelola aset negara dilaksanakan dengan akuntabel dan
dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa PSN yang didukung pelaksanaannya oleh
KPKNL Tarakan sejak tahun lalu antara lain pembangunan Pos Lintas Batas Negara
(PLBN) dan juga KIPI Tana Kuning-Mangkupadi.
“KPKNL Tarakan siap mendukung
penuh pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pelaksanaan Penyertaan
Modal Negara (PMN) Tahun 2023 di Kalimantan Utara,” tegas Doni.
Lebih lanjut, Doni juga
menyampaikan program-program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
Kementerian Keuangan. Program tersebut antara lain Lelang Produk UMKM
dan Keringanan Utang 2023 yang telah diperluas cakupannya. Melalui
layanan lelang, KPKNL Tarakan terus memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM
dalam bentuk berbagai kegiatan seperti pelaksanaan lelang produk UMKM dan
sosialisasi lelang produk UMKM kepada masyarakat luas. Berbagai kemudahan juga
diberikan khusus bagi pelaksanaan lelang produk UMKM seperti extended
auction, lelang tanpa uang jaminan, serta menu khusus produk UMKM pada
portal lelang.go.id. Pengenaan tarif bea lelang 0 persen juga diberlakukan untuk
pembeli lelang produk UMKM.
Di bidang Piutang Negara, Program
Keringanan Utang 2023 kini dapat dimanfaatkan oleh debitur Pemerintah Pusat
maupun Daerah dengan kewajiban hingga Rp2 Miliar yang telah diserahkan
pengurusannya ke Panitia Urusan Piutang Negara per 31 Desember 2022. Masih
sejalan dengan tahun lalu, beberapa kriteria debitur yang menjadi sasaran utama
program ini adalah pasien rumah sakit, mahasiswa PTN, dan debitur kecil lain
dengan kewajiban di bawah Rp8 Juta yang tidak didukung barang jaminan berupa
tanah atau tanah dan bangunan. Ketiga kelompok debitur tersebut merupakan
kelompok debitur pengkhususan yang dapat memperoleh keringanan utang hingga 80 persen dari total kewajiban.
Sebagai tambahan informasi, KPKNL Tarakan telah meraih
predikat Zona Integritas (ZI) Wilayan Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani (WBBM) pada tahun 2022. Dengan predikat ini, KPKNL Tarakan
berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik terhadap percepatan,
ketepatan, akuntabilitas, dan integritas kepada seluruh pengguna layanan, serta
mitra kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Kegiatan Konferensi Pers APBN yang dipimpin oleh kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Utara ini turut dihadiri oleh perwakilan media se-Kaltara. Selain Kepala KPKNL Tarakan, beberapa pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan di wilayah Kalimantan Utara juga turut hadir sebagai narasumber, di antaranya Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Redeb, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung selor, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tarakan. (Tim Hukum dan Informasi)