Tarakan – Keberadaan Barang Milik Negara (BMN) memiliki sebuah tujuan utama yaitu untuk digunakan dan/atau mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Beberapa di antara tugas tersebut menyangkut pelayanan langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, BMN harus dipelihara dan juga diamankan untuk memastikan agar masyarakat mendapatkan pelayanan dengan kualitas terbaik. Mendukung hal tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan berkoordinasi dengan satuan kerja kuasa pengguna barang, pemda, serta instansi lain pada Rapat Pembahasan BMN UPBU Juwata pada Jumat (24/2).

Pada kegiatan ini, Kepala KPKNL Tarakan Doni Prabudi menyampaikan bahwa pihaknya senantiasa mendorong pengelolaan BMN yang akuntabel dan menerapkan tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik. Oleh karena itu ia menghimbau agar satuan kerja mengoptimalkan peran pengawasan dan pengendalian (wasdal). Doni menambahkan bahwa wasdal BMN dapat dilaksanakan oleh pengguna maupun pengelola barang secara rutin maupun insidentil.

Lebih lanjut, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Tarakan Chusaeri menjelaskan bahwa penetapan status penggunaan (PSP) BMN juga merupakan suatu prosedur untuk memastikan bahwa BMN benar-benar digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. “PSP ini untuk menunjukkan BMN tersebut digunakan oleh satker sehingga tidak termasuk dalam kelompok idle. Karena kalau idle, mohon agar diserahkan ke pengelola,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt Kepala UPBU Juwata juga menyampaikan beberapa rencana pengembangan layanan bandar udara. Pengembangan tersebut diharapkan semakin menguatkan posisi strategis bandar udara Juwata sebagai salah satu gerbang utama Provinsi Kalimantan Utara. Selain untuk semakin menghidupkan perekonomian Kota Tarakan, hal ini juga dimaksudkan sebagai bentuk peningkatan layanan kepada masyarakat. Guna mewujudkan hal ini, para pihak yang hadir sepakat untuk mendukung penuh pengamanan BMN UPBU Juwata baik dari segi fisik maupun hukum.

Kegiatan yang digagas oleh Wali Kota Tarakan dan UPBU Juwata ini dihadiri juga oleh perwakilan Kepolisian Resor Tarakan, Kejaksaan Negeri Tarakan, Pengadilan Negeri Tarakan, Kantor Pertanahan Tarakan, dan para perangkat pemerintah daerah Kota Tarakan.