Tarakan – Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, yang bertugas memberikan pelayanan terbaik. Sebagai bagian dari pemerintah, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan terus berupaya memberikan pelayanan terkait kekayaan negara dan lelang yang lebih baik bagi pengguna jasa. Untuk mewujudkan hal ini, KPKNL Tarakan berkomitmen untuk senantiasa menyediakan dan menyebarkan informasi kepada seluruh pengguna layanan dan masyarakat secara berkala. Informasi seputar pengelolaan kekayaan negara dan lelang tersebut disampaikan melalui berbagai media, salah satunya melalui Focus Group Discussion (FGD) dan sosialisasi tugas fungsi, inovasi, dan percepatan layanan pada KPKNL Tarakan yang dilaksanakan pada Jum’at (22/4) yang diselenggarakan secara daring.

Saat membuka kegiatan, Kepala KPKNL Tarakan Doni Prabudi menyampaikan apresiasi atas kinerja dan kerjasama yang telah terbangun antara KPKNL Tarakan dengan para stakeholder. ”Kami harapkan kerjasama yang telah terjalin dapat terus terjaga dan bergerak menuju arah yang lebih baik,”ujar Doni.

Dalam sambutannya, Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Timur dan Utara Sutarno menyampaikan harapannya agar sosialisasi ini menjadi upaya untuk selalu memberikan pelayanan prima bagi seluruh stakeholder, serta dapat terbangun sinergi yang semakin baik. “Pelaksanaan event ini diharapkan dapat meningkatkan intimacy dan enggagement antara KPKNL Tarakan dengan seluruh stakeholder yang ada di wilayah kerjanya,” pungkas Sutarno.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Tarakan Bayu Saputra Surya Wardhana. Bayu menjelaskan tugas dan fungsi DJKN sebagai pengelola kekayaan negara, layanan lelang, pengurusan piutang negara, serta layanan lainnya yang diberikan oleh KPKNL Tarakan.

Pada kesempatan yang sama, Bayu juga menyampaikan informasi mengenai pengelolaan piutang negara yang dimulai dengan terbitnya PMK 163 tahun 2020. Bayu menyampaikan mengenai tata cara penatausahaan, penagihan, optimalisasi penagihan, hingga penyelesaian PN diatur dengan lebih rinci dan berlaku untuk semua K/L. Selain itu, pria yang memiliki hobi travelling tersebut menghimbau agar K/L mengoptimalkan perannya dalam pengelolaan piutang negara. Tahun 2022, DJKN kembali mengadakan Crash Program pengurusan piutang negara. Crash Program merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Selanjutnya, Bayu menyampaikan 8 (delapan) layanan pada KPKNL Tarakan yang dipercepat, antara lain:

1. SOP Pemberian kutipan risalah lelang, penyerahan dokumen kepemilikan dan/atau dokumen lainnya

2. SOP Pembuatan salinan risalah lelang

3. SOP Penetapan jadwal lelang eksekusi pasal 6 UUHT, Harta Pailit, dan Pengadilan

4. SOP Penetapan jadwal lelang non eksekusi

5. SOP Pelayanan kuitansi pembayaran harga lelang

6. SOP Penetapan status penggunaan BMN

7. SOP Pelaksanaan sewa atas BMN tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan objek sewa 1 s.d. 5 unit dan berlokasi di Kota Tarakan.

8. SOP Integrasi Pelaksanaan Penjualan, Penilaian dan Lelang BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan

“Ini (sosialisasi– red) menjadi upaya kami untuk selalu memberikan pelayanan yang prima bagi seluruh stakeholder,” ujar Doni.

Sosialisasi yang dipandu oleh Kepala Subbagian Umum KPKNL Tarakan Nurtina Rahma Fahriza ini mendapat respon positif dari para peserta. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kepala Kanwil DJKN Kaltimtara, perwakilan KPKNL Samarinda, perwakilan KPKNL Balikpapan, perwakilan KPKNL Bontang beserta jajaran, dan perwakilan satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Tarakan. Sebagai informasi, kegiatan FGD dan sosialisasi tugas fungsi, inovasi, dan percepatan layanan ini juga diselenggarakan bersama dengan penganugerahan apresisasi kepada pengguna layanan KPKNL Tarakan untuk kinerja tahun 2021. (Seksi Hukum dan Informasi)