Sorong (19/12) Kepala KPKNL Sorong Antonius Arie Wibowo menghadiri rapat dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI Masa Persidangan II Tahun 2022-2023 ke Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022 di Kota Sorong bertempat di Hotel Aston Sorong.

Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dilakukan bersama dengan Kementerian Keuangan sebagai mitra kerja Komisi XI DPR RI. Kementerian Keuangan dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsala, dan didampingi oleh unit vertikal Kementerian keuangan yang ada di Provinsi Papua Barat yaitu Kepala Kanwil DJPB Provinsi Papua Barat Bayu Andi Prasetya (juga menjabat Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Papua Barat), Kepala Kanwil DJBC Khusus Papua Gatot Sugeng Wibowo, Kepala KPKNL Sorong Antonius Arie Wibowo, Kepala KPPN Sorong Budi Hartadi, Kepala KPPN Manokwari Asyik Fauzi, serta Kepala KPP Pratama Sorong Bambang Setiawan.

Rombongan Komisi XI DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan M. Amir Uskara. Kunjungan kerja bertujuan untuk memperoleh masukan/aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan guna meningkatkan perekonomian di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Amir menyampaikan ikhtisar perekonomian di Provinsi Papua Barat seperti kredit korporasi mengalami penurunan yang diakibatkan dampak pandemi Covid-19, sementara sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meningkat sebagai indikasi aktivitas perdagangan yang terus tumbuh. Beliau juga menyampaikan bahwa Komisi XI DPR ingin memperoleh informasi tentang peran serta pemerintah di Provinsi Papua Barat yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah, Bank Himbara, Jamkrindo, dan Askrindo.

Dalam rapat tersebut, Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Bayu Andi Prasetya menyampaikan kinerja fiskal di Provinsi Papua Barat. Penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun anggaran 2021-2022 dibagi menjadi tiga sektor utama yaitu Sektor Penanganan Kesehatan, Sektor Perlindungan Sosial, dan Sektor Penguatan Pemulihan Ekonomi. Sektor Perlindungan Sosial menjadi yang terbesar dengan nilai realisasi Rp.1,35 triliun. Tingginya realisasi penyaluran mengingat fungsi APBN sebagai shock absorber atas kenaikan harga minyak goreng dan bahan bakar minyak di tahun 2022.  Penerimaan pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) realisasinya sudah di atas 100 persen dari target tahun 2022.  Realisasi belanja negara yang selalu berada di atas angka 97 persen selama dua tahun berturut-turut. Adapun PNBP dari Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang terus mengalami tren positif selama tiga tahun dengan nilai Rp.7,53 miliar, Rp7,24 miliar, dan Rp.10,34 miliar selama tahun 2020 hingga 2022. Terkait sumber pendapatan utama APBD Provinsi Papua Barat berasal dari transfer pemerintah pusat sebesar 90,85 persen dengan realisasi belanja mencapai 61,01 persen di tahun 2022. Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 10,10 persen (YoY). Alokasi DAK fisik dan Otonomi Khusus di tahun 2022 juga meningkat secara signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan APBN agar tetap responsif, fleksibel, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat. Strategi tersebut meliputi dukungan pemerintah terhadap keuangan daerah, pelaksanaan otonomi khusus dan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya, pemberdayaan UMKM Papua Barat, penguatan regional chief economist, peningkatan kualitas dan delivery layanan Kemenkeu, kolaborasi dengan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, serta optimalisasi TKDD.