Singkawang – Jumat (01/15) Sekretariat DJKN mengadakan acara diseminasi SE-2/KN/2020 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan DJKN. Acara ini diselenggarakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting yang diikuti oleh seksi teknis yaitu Seksi PKN dan Seksi Pelayanan Lelang pada KPKNL Singkawang. Acara dibuka pada pukul 08.00 WIB dengan pemateri Eny dari Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sesuai dengan PMK 147/PMK.01/2020 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian, definisi Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah  kegiatan yang dilakukan oleh unit pemberi pelayanan publik tertentu di lingkungan Kementerian Keuangan sebelum memberikan pelayanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak. Guna merespon adanya KSWP tersebut telah terbit Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE-2/KN/2020 tentang pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dalam rangka pemberian pelayanan publik tertentu di lingkungan DJKN. Maksud dan tujuaan terbitnya Surat Edaran ini adalah memberikan pedoman kepada kantor Pusat DJKN , Kantor Wilayah dan KPKNL dalam pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak. Selain itu memberikan acuan prosedur standar dalam pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak. Dasar hukum KSWP adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.01/2020 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pemberian Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Keuangan. Layanan Publik tertentu pada Kantor Pusat DJKN, Kantor Wilayah DJKN , dan KPKNL yang harus melalui prosedur KSWP meliputi:

1.     Perizinan operasional balai lelang swasta nasional, BUMN, dan BUMD;

2.     Perizinan operasional balali lelang patungan swasta nasional, BUMN, dan BUMD, dan/atau swasta asing yang bekerja sama;

3.     Permohonan pemanfaatan BMN yang berada pada Pengelola Barang atau Pengguna Barang dengan mekanisme sewa, kerjasama pemanfaatan, kerjasama penyediaan infrastruktur, bangun guna serah, atau bangun serah guna;

4.     Pengangkaan Pejabat Lelang Kelas II;

5.     Permohonan perpanjangan masa jabatan sebagai Pejabat Lelang Kelas II, dan/atau perubahan nama Pejabat Lelang Kelas II;

6.     Permohonan lelang eksekusi dan non eksekusi atas barang milik swasta, badan hukum, atau badan usaha.

Berdasarkan data diatas, terdapat 6 jenis layanan pada DJKN yang harus dilakukan KSWP. Jika terdapat permohonan layanan oleh satker  maka yang pertama kali dilakukan adalah validasi KSWP dari pengguna layanan. Jika setelah dilakukan pengececekan data wajib pajaknya tidak valid maka dapat dipastikan wajib pajak tersebut tidak tertib melaporkan pajaknya dalam 2 tahun terakhir. Pelayanan kite hentikan supaya pemohon untuk berhubungan dengan Kantor Pelayanan Pajak Setempat. KSWP dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pada DJKN yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jeneral Pajak dan dilakukan secara manual dengan menyampaikan surat permohonan KSWP kepada Kantor Pelayanan Pajak Setempat dalam hal KSWP belum dapat dilakukan secara elektronik. Kemudian untuk monitoring, pelaksanaan KSWP harus dilaporkan setiap 6 bulan sekali dan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dari bulan periode pelaporan.  Selanjutnya pada kesempatan tersebut juga disampaikan praktek penggunaan aplikasi KSWP secara langsung yang disampaikan oleh Darius.